Ini Langkah Strategis Pemerintah Atasi Persoalan Air di Indonesia

JAKARTA,  KOMPAS.com - Sebagai sumber daya alam yang penting dalam kehidupan masyarakat, air dan segala persoalannya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.

Jaminan ketersediaan dan kualitas air bagi seluruh masyarakat Indonesia terus diupayakan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Berdasarkan data yang dihimpun BMKG, sepertiga wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau sejak Mei 2018 lalu.

Kondisi ini pun menjadi bahan pertimbangan Ditjen SDA untuk menyiapkan langkah strategis dalam mengantisipasi kekeringan baik di sawah maupun di daerah lainnya.

Baca juga: Sawah di Karawang Terancam Puso, Kementan Gerak Cepat Lakukan Ini

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi mengatakan, salah satu persiapannya adalah dengan memeriksa jumlah air di waduk yang menjadi sumber irigasi premium.

“Kita punya 231 waduk yang punya jaringan irigasi premium, yaitu jaringan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk. Dari jumlah air yang ada sekian ditambah dengan prediksi dari BMKG, nanti akan kita dapatkan perhitungan,” kata Hari beberapa waktu lalu.

Hasil penghitungan ini kemudian dijadikan acuan untuk memperkirakan luas lahan yang mendapatkan air dari sistem irigasi tersebut. Sementara sisanya, akan dibantu pemerintah lewat pompa sentrifugal dan sumur-sumur dangkal.

Pembangunan bendungan

Usaha untuk menjamin ketersediaan air ini pun diwujudkan melalui pembangunan bendungan di berbagai daerah.

Sebanyak 65 bendungan masuk dalam anggaran periode 2014-2019. Adapun 7 bendungan telah selesai dibangun pada 2017, sementara 34 lainnya sedang dalam tahap pembangunan, dan 8 bendungan lainnya akan dibangun dengan anggaran 2019.

Pada periode 2015-2019 ini, sebanyak 29 bendungan ditargetkan akan selesai. Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan rincian 5 bendungan pada 2015, masing-masing dua bendungan pada 2016 dan 2017, 8 bendungan pada 2018, serta 12 bendungan pada 2019.

Sisanya, sebanyak 36 bendungan akan dilanjutkan pada periode 2020-2023 dengan menyelesaikan 5 bendungan pada 2020, 12 bendungan pada 2021, 11 bendungan pada 2022, dan 8 bendungan pada 2023.

Kualitas dan aliran air

Permasalahan lain yang juga menjadi fokus pemerintah adalah soal kualitas dan aliran air di Indonesia.

Selain kondisi daerah aliran sungai (DAS) yang semakin terhimpit, pencemaran sungai pun kian memprihatinkan.

Salah satunya yakni kondisi Kali Item di Jakarta yang berbau dan berwarna hitam. Untuk merevitalisasi aliran Kali Item, Dirjen SDA memberikan beberapa rekomendasi, di antaranya dengan melakukan pengenceran dan uji coba revitalisasi secara biologi dengan bakteri. 

Namun demikian, Hari melanjutkan, upaya revitalisasi sungai juga harus dilakukan dari sumbernya.

“Sumbernya juga harus diatur, dari pasar, dari rumah tangga, semua harus diatur ke mana mereka membuangnya,” ujar dia,

Pengendalian banjir

KOMPAS.com/ Stanly Ravel Banjir Kanal Timur (BKT) di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (8/2/2018)

Lebih lanjut Hari menjelaskan, permasalahan air bukan hanya menjadi tugas pemerintah, namun dibutuhkan pula kesadaran dan kerja sama dari masyarakat dalam penyelesaiannya. Salah satunya adalah soal pengendalian banjir. 

Pesatnya pembangunan infrastruktur, urbanisasi yang tidak terkendali, hingga pembebasan lahan pun menjadi faktor penyebab sulitnya mengendalikan banjir di kota-kota besar.

Oleh karenanya, doktor teknik sipil dari Universitas Brawijaya ini pun mengajak masyarakat untuk turut menjaga lingkungan dan sumber air yang ada demi kualitas dan ketersediaan air dalam jangka panjang.