Survei: Perizinan Properti di DKI Lebih Sulit Dibanding Daerah Lain

Kompas.com - 23/05/2018, 22:00 WIB
Pengurus DPD REI DKi Jakarta (berpakaian batik) memaparkan hasil survei mengenai bisnis properti pada tahun 2017 yang dilakukan terhadap para anggotanya, Rabu (23/5/2018) di Jakarta. KOMPAS.com/ERWIN HUTAPEAPengurus DPD REI DKi Jakarta (berpakaian batik) memaparkan hasil survei mengenai bisnis properti pada tahun 2017 yang dilakukan terhadap para anggotanya, Rabu (23/5/2018) di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mendapatkan perizinan pembangunan proyek properti di DKI Jakarta ternyata lebih sulit ketimbang daerah lain.

Hal ini terungkap oleh survei yang dilakukan DPD Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta selama tahun 2017.

Menurut Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman, sebanyak 69 persen dari total 350 pengembang properti anggota REI DKI menyatakan lebih mudah untuk mendapatkan izin pembangunan di daerah.

Sementara, hanya 55 persen pengembang anggota yang menganggap perizinan di DKI cukup mudah, dan mudah.

Baca juga: Sinyal BI, Tantangan dan Peluang di Bisnis Properti ke Depan

"Faktor terbesar yang memengaruhi sulitnya perizinan di DKI adalah birokrasi sebesar 40 persen, lalu kebijakan 17 persen. Sisanya soal persyaratan 25 persen, dan biaya pengurusan 18 persen," papar Amran Nukman saat memberi penjelasan mengenai hasil survei, di kantor DPD REI DKI Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Kemudian, sebesar 44,7 persen anggota yang mengikuti survei itu mengembangkan perumahan menengah atas dan apartemen, sedangkan 8,1 persen mengembangkan perumahan sederhana, serta sisanya ruko, rukan, perkantoran, dan mal.

Adapun jenis properti yang kinerjanya terbaik yaitu perumahan bawah atau rumah sederhana sebanyak 28,5 persen dan apartemen strata 27 persen.

Selebihnya perumahan menengah dan atas 17,1 persen, ruko atau rukan yang dijual 8,7 persen, serta perkantoran dan ruko atau rukan yang disewakan di bawah 5 persen.

Selanjutnya, 57 persen anggota juga menyatakan bahwa penjualan tahun 2017 sama dengan tahun sebelumnya, bahkan lebih baik.

"57 persen anggota menyatakan kondisi ekonomi pada tahun 2017 kondusif, sedangkan yang menyatakan kurang kondusif 38 persen," ujar Amran.

Soal dampak kebijakan pemerintah, tutur Amran, yang berpengaruh paling besar yaitu pengurangan pajak dan suku bunga kredit, masing-masing 29 persen dan 26 persen.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X