Libatkan Swasta, Anggaran Pemeliharaan Jalan Nasional Rp 5,1 Triliun

Kompas.com - 17/04/2018, 12:56 WIB
Salah satu ruas di jalan lintas timur Palembang-Ogan Ilir di Desa Lubuk Sakti yang kondisinya rusak parah. Di jalan tersebut sering terjadi kecelakaan baik kendaraan roda dua maupun roda empat. KOMPAS.com/Amriza NursatriaSalah satu ruas di jalan lintas timur Palembang-Ogan Ilir di Desa Lubuk Sakti yang kondisinya rusak parah. Di jalan tersebut sering terjadi kecelakaan baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai skema pembiayaan baru yang merupakan bagian dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yaitu availability payment (AP).

KPBU AP ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dari penggunaan APBN dari kepastian output layanan publik, selain itu peran badan usaha juga diharapkan bisa meningkat dalam penyediaan infrastruktur publik.

Sebelumnya skema KPBU di bidang jalan hanya dilakukan pada proyek pembangunan jalan nasional berupa jalan tol.

"Setelah dialokasikan Kementerian Keuangan Rp 5,1 triliun untuk 2019, nanti pemeliharaan dan pengelolaan jalan akan dilakukan di Jalan Lintas Timur Sumatera. Ini baru pertama kali diterapkan," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat membuka Konferensi Regional Teknik Jalan (KRTJ) ke-14 di Hotel Mercure, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Basuki mengatakan, di Sumatera, skema ini akan diterapkan untuk pemeliharaan jalan di Provinsi Riau dan Sumatera Selatan.

Berdasarkan market sounding yang dilakukan Direktorat Jenderal Bina Marga, preservasi jalan nasional di Riau adalah sepanjang 43 kilometer sedangkan di Sumatera Selatan sepanjang 30 kilometer.

Selain dua provinsi tersebut, pemeliharaan jalan yang diserahkan ke swasta melalui skema KPBU AP adalah Provinsi Papua.

Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, pemerintah tengah memproses skema ini di Papua terutama di Batas Batu hingga Duga.

"Banyak yang berminat dengan AP ini karena kontraknya jangka panjang, yaitu 15 tahun. Mereka yang bergabung antara lain perencana riset dan kontraktor dengan demikian menjadi lapangan pekerjaan yang baru," sebut Arie.

Skema KPBU AP menawarkan masa konsesi selama 15 tahun, masa konstruksi selama 2 tahun dengan biaya dari badan usaha, dan masa pemeliharaan 13 tahun.

Pada masa pemeliharaan, pemerintah membayar cicilan kelayakan layanan kepada badan usaha.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X