Kompas.com - 17/04/2018, 12:56 WIB
Salah satu ruas di jalan lintas timur Palembang-Ogan Ilir di Desa Lubuk Sakti yang kondisinya rusak parah. Di jalan tersebut sering terjadi kecelakaan baik kendaraan roda dua maupun roda empat. KOMPAS.com/Amriza NursatriaSalah satu ruas di jalan lintas timur Palembang-Ogan Ilir di Desa Lubuk Sakti yang kondisinya rusak parah. Di jalan tersebut sering terjadi kecelakaan baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai skema pembiayaan baru yang merupakan bagian dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yaitu availability payment (AP).

KPBU AP ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dari penggunaan APBN dari kepastian output layanan publik, selain itu peran badan usaha juga diharapkan bisa meningkat dalam penyediaan infrastruktur publik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya skema KPBU di bidang jalan hanya dilakukan pada proyek pembangunan jalan nasional berupa jalan tol.

"Setelah dialokasikan Kementerian Keuangan Rp 5,1 triliun untuk 2019, nanti pemeliharaan dan pengelolaan jalan akan dilakukan di Jalan Lintas Timur Sumatera. Ini baru pertama kali diterapkan," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat membuka Konferensi Regional Teknik Jalan (KRTJ) ke-14 di Hotel Mercure, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Basuki mengatakan, di Sumatera, skema ini akan diterapkan untuk pemeliharaan jalan di Provinsi Riau dan Sumatera Selatan.

Berdasarkan market sounding yang dilakukan Direktorat Jenderal Bina Marga, preservasi jalan nasional di Riau adalah sepanjang 43 kilometer sedangkan di Sumatera Selatan sepanjang 30 kilometer.

Selain dua provinsi tersebut, pemeliharaan jalan yang diserahkan ke swasta melalui skema KPBU AP adalah Provinsi Papua.

Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, pemerintah tengah memproses skema ini di Papua terutama di Batas Batu hingga Duga.

"Banyak yang berminat dengan AP ini karena kontraknya jangka panjang, yaitu 15 tahun. Mereka yang bergabung antara lain perencana riset dan kontraktor dengan demikian menjadi lapangan pekerjaan yang baru," sebut Arie.

Skema KPBU AP menawarkan masa konsesi selama 15 tahun, masa konstruksi selama 2 tahun dengan biaya dari badan usaha, dan masa pemeliharaan 13 tahun.

Pada masa pemeliharaan, pemerintah membayar cicilan kelayakan layanan kepada badan usaha.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.