Bangun Jalan, Pemerintah Bisa Manfaatkan Potensi Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membangun seluruh infrastruktur. Diperlukan instrumen pendanaan lain agar rasio keuangan negara tetap terjaga.

Seperti diketahui, dalam medio 2015-2019 pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp 5.519 triliun untuk mendanai seluruh proyek infrastruktur. Termasuk infrastruktur jalan,  jalan nasional, jalan perbatasan, hingga jalan tol.

Menurut Ketua Umum Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Hediyanto W Husaini, sebenarnya pemerintah dapat memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi yang ada di sekitar lokasi pembangunan jalan untuk mendapatkan pendanaan.

“Kalau kita hanya berasumsi dengan menggunakan uang yang ada sekarang, tidak akan ada yang bisa bangun,” kata Hediyanto di Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Dia menjelaskan, dalam postur APBN 2018, pendapatan yang diproyeksikan masuk ke kas negara sebesar Rp 1.894,7 triliun, senilai Rp 1.618,1 triliun berasal dari penerimaan pajak, Rp 275,4 triliun dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Rp 1,2 triliun dari hibah.

Sementara, postur belanja negara di dalam APBN sebesar Rp 2.220,7 triliun. Artinya, terjadi defisit anggaran sebesar Rp 325,9 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu mengharapkan swasta turut membantu mendanai pembangunan infrastruktur.

Dari total kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk periode 2015-2019, pemerintah berharap partisipasi swasta dalam dan luar negeri mencapai 37 persen.

Tentunya, pemerintah perlu memberikan penawaran menarik agar sektor swasta dapat berperan aktif dalam membantu pembiayaan infrastruktur ini. Tanpa adanya keuntungan yang menarik, swasta biasanya enggan berinvestasi.

“Kalau kita berikan prospek, memberikan potensi, memberikan (gambaran) pengembangan ke depan sebagai ekonomi untuk membiayai, maka kita bisa mengajak masyarakat bisnis membiayai jalan,” tutup Hediyanto.