Kompas.com - 08/11/2017, 22:00 WIB
Wakil Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung dalam paparan tim teknis penyusun RZWP3K di kantor gubernur, Rabu (8/11/2017) KOMPAS.com / Mei LeandhaWakil Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung dalam paparan tim teknis penyusun RZWP3K di kantor gubernur, Rabu (8/11/2017)
|
EditorHilda B Alexander

MEDAN, KompasProperti - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) 2017 sampai 2037.

Targetnya draft Ranperda selesai pada Desember 2017 sehingga di 2018 dapat masuk ke dalam program legislasi daerah (prolegda) DPRD Sumut.

Baca juga : Sumut Belajar Pengelolaan Kawasan Danau dari Hungaria

“Sebenarnya kami ini terlambat menangani pulau-pulau kita. Apalagi jumlah pulau kita sangat banyak. Makanya, kami godok ranperda, biar tahun depan sudah ada perdanya,” kata Wakil Gubernur Sumut Nurhajizah Marpaung dalam paparan tim teknis penyusun RZWP3K di kantor gubernur, Rabu (8/11/2017).

Hadir dalam paparan tersebut, Asisten Pemerintahan Provinsi Sumut Jumsadi Damanik, tim ahli penyusunan RZWP3K, Masjud Sultan dan mewakili Ditjen Perencanaan Ruang Laut-Kementerian Kelautan, Muhammad Ishak.

Sebagai proses dalam pembuatan Perda, Pemprov Sumut akan menggelar konsultasi publik terkait RZWP3K pada Kamis (9/11/2017).

“Besok konsultasi publik, kami harapkan ada masukan dari kabupaten dan kota maupun SKPD yang dapat ditampung. Supaya rancangan pembangunan dari daerah masing-masing dapat terakomodir,” ucap Nurhajizah.

Dia berharap Ranperda ini segera dituntaskan dan disahkan menjadi Perda, agar tidak ada lagi pihak-pihak yang ribut, terutama antara kabupaten dan kota terkait pembangunan ataupun kegiatan di zonasi wilayah pesisir maupun pulau terkecilnya.

“Kalau semua sudah sepaham, tinggal meyakinkan dewan agar disetujui. Makanya kami berharap kabupaten dan kota memberikan masukan,” katanya lagi.

Masjud menimpali, Ranperda ini mengatur penentuan alokasi ruang yang digunakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penentuan alokasi berdasarkan analisis kesesuaian dan eksisting serta rencana SKPD untuk membuat kegiatan ataupun pembangunan di kawasan tersebut. Dibagi dalam empat kawasan yaitu kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi perairan, alur laut dan kawasan strategis nasional tertentu.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.