Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Cukup PP, Pemerintah Keluarkan Permen Pemangkasan Perizinan

Kompas.com - 28/09/2017, 19:00 WIB
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KompasProperti - Dalam rangka mendorong pasokan perumahan Nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII untuk menyederhanakan perizinan pembangunan rumah.

Paket kebijakan ini diikuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Meski demikian, PP ini belum bisa diterapkan di tingkat daerah sehingga diperlukan aturan operasional.

Karena itu, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri (permen) baru untuk mendukung PP. Beleid Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Juli lalu adalah Permen Nomor 55 Tahun 2017.

"Dalam Permen 55 itu kemudahan pelayanan bisa melalui penghapusan beberapa izin atau dengan penggabungan beberapa izin, atau dengan percepatan waktu," ujar Plt Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Diah Indrajati di Kemendagri, Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Diah menuturkan, PP 64/2016 diterbitkan untuk mempercepat pembangunan perumahan sesuai yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan memangkas perizinan.

Kemudian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada kepala daerah sebagai bridging policy yang menginformasikan bahwa pemerintah pusat memiliki keinginan politik sebelum Permen keluar.

Setelah Kemendagri melakukan koordinasi dengan Staf Presiden, kemudian disepakati ada aturan untuk mendorong pemerintah daerah (pemda).

Sementara itu, urusan perumahan ini, menurut Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, merupakan urusan wajib yang terkait layanan dasar. Namun, pelaksanaannya tidak bisa hanya menjadi kewenangan pusat saja atau pemerintah daerah saja.

"Jadi harus bersama-sama, ada porsi pemerintah pusat, ada pemerintah kabupaten/kota," sebut Diah.

Inti Permen ini, imbuh dia, adalah pemberian izin dan non perizinan terkait pembangunan perumahan untuk masyarakat yang kurang mampu.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+