Proyek Sabo Merapi Terkendala Penambang Pasir Ilegal

Kompas.com - 13/07/2017, 10:17 WIB
Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan perbaikan jalur evakuasi bencana erupsi Merapi, Kecamatan Muntilan-Dukun, yang rusak berat. KOMPAS.com/Ika FitrianaPemerintah Kabupaten Magelang melakukan perbaikan jalur evakuasi bencana erupsi Merapi, Kecamatan Muntilan-Dukun, yang rusak berat.
|
EditorHilda B Alexander

SEMARANG, KompasProperti - Para penambang pasir ilegal yang beroperasi di sepanjang Kali Putih Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dinilai mengganggu proyek Sabo, atau tanggul pengendali banjir lahar dingin erupsi Gunung Merapi.

Keberadaan mereka diadukan pihak kontraktor kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Proyek Sabo ini dikerjakan oleh kontraktor gabungan PT Wijaya Karya (persero) Tbk, dan PT Brantas Abipraya (persero) yang bermitra dengan JICA, kontraktor asal Jepang.

Seluruh paket pekerjaan itu dikerjakan secara tahun jamak dengan anggaran Rp 283 miliar. 

Desta, mewakili kontraktor mengatakan, proyek itu hampir selesai, dan progresnya sudah 92 persen.

Namun demikian, dalam upaya penuntasan itu penambang galian pasir ilegal merebak hingga mengganggu proyek pekerjaan Sabo.

"Kami minta pengamanan bangunan. Ini hampir selesai, tapi terganggu galian pasir. Kami minta galian pasir dihentikan sehingga pekerjaan bisa berjalan balik," kata Desta, melaporkan kepada Ganjar, Rabu (12/7/2017) sore.

Ganjar yang mendapat keluhan langsung bertanya kepada warga sekitar dan kepala desa di wilayah Muntilan, Magelang.

Setelah berdiskusi, dia mengingatkan agar penambangan pasir bisa diatur agar proyek yang dibangun tidak mudah rusak.

"Kalau ditambang terus menerus ini bahaya. Bisa rusak dan harga Dam ini miliaran. Sabuk (sungai) ini kan mahal sekali, kalau sampai ini tidak kita jaga, maka biaya kita akan besar sekali," kata Ganjar.

Dia pun mendorong agar para penambang pasir dikumpulkan di satu titik di lokasi yang jauh dari proyek. Titik kumpul yang ditentukan tentunya aman dan mempunyai cadangan pasir melimpah.

Sejauh ini, ada sekitar 20 lebih kelompok penambang pasir yang beroperasi secara ilegal di lokasi itu. Oleh karena itu, perlu upaya lebih untuk mengatur keberadaan mereka.

"Kita tidak pungkiri banyak masyarakat mengandalalkan kebutuhan ekonominya melalui apa yang tersedia di sungai baik pasir dan batu. Yang order dari luar juga banyak," ucap Ganjar.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X