Kompas.com - 09/06/2017, 23:30 WIB
Situasi dan kondisi teraktual area proyek pembangunan MRT di depan Ratu Plaza, Kamis (18/5/2017). Ridwan Aji Pitoko/KOMPAS.comSituasi dan kondisi teraktual area proyek pembangunan MRT di depan Ratu Plaza, Kamis (18/5/2017).
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KompasProperti - Meningkatnya mobilitas perkotaan yang cepat dan massal telah membuka peluang ekonomi baru dalam hal pemanfaatan ruang-ruang simpul transit pergerakan.

Agar dapat bermanfaat bagi kepentingan publik, Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyusun Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development (TOD).

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), Bernardus Djonoputro mengapresiasi upaya pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat.

"Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menanggapinya, Pemerintah telah membuktikan bahwa partisipasi publik adalah hal penting dalam perumusan kebijakan.," ujar Bernardus dalam keterangan tertulis yang diterima KompasProperti, Jumat (9/6/2017).

Sesuai tengat waktu masukan publik kemarin, setelah menyimak dengan seksama IAP sebagai asosiasi tunggal profesi Perencana Kota dan Wilayah di Indonesia menganggap penting untuk menyampaikan hal-hal krusial.

Pertama, ada kesan pedoman yang dibuat akan melegalkan deliniasi kawasan dalam kawasan. Seharusnya filosofi kawasan TOD bukan pada penetapan kawasan, tetapi pendekatan atau cara membangun simpul-simpul pergerakan yang memang memiliki bangkitan dan tarikan pergerakan yang besar.

Kedua, rapermen ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus terintegrasi dengan pedoman teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi, serta rancang bangun kawasan sehingga tidak diperlukan penentuan kawasan dan tipologi TOD.

Ketiga, tanpa ada keberpihakan pada kepentingan publik dalam prinsip-prinsip pengembangan, maka pedoman ini hanya akan menjadi wadah komersialisasi kawasan simpul.

Keempat, adanya klausul penyesuaian kawasan TOD pada saat perubahan rencana tata ruang telah melemahkan Rencana Tata Ruang.

Kelima, Perlindungan Hak Pemilik Tanah dan partisipasi masyarakat menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam kelembagaan pengusahaan kawasan TOD.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.