Tak Cuma Rekomendasi, Wewenang Menteri ATR Harus Tegas Soal Tata Ruang

Kompas.com - 05/06/2017, 12:15 WIB
Dengan kondisi minim akan sumber daya alam, Pemerintah Kota Jambi menargetkan wilayah ini sebagai pusat jasa dan perdagangan bagi daerah sekitarnya. Penataan ruang pun diperbaiki. Peluang investasi bagi usaha jasa, pariwisata, dan perdagangan dibuka seluas-luasnya. Inilah suasana di bawah Jembatan Pedestrian, Dermaga Tanggo Rajo, Kota Jambi, Sabtu (16/5/2015). KOMPAS/IRMA TAMBUNANDengan kondisi minim akan sumber daya alam, Pemerintah Kota Jambi menargetkan wilayah ini sebagai pusat jasa dan perdagangan bagi daerah sekitarnya. Penataan ruang pun diperbaiki. Peluang investasi bagi usaha jasa, pariwisata, dan perdagangan dibuka seluas-luasnya. Inilah suasana di bawah Jembatan Pedestrian, Dermaga Tanggo Rajo, Kota Jambi, Sabtu (16/5/2015).
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KompasProperti - Pascapembubaran Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) pada awal tahun ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menggodok Rancangan Peraturan tentang Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (PRN).

Masyarakat pun diharapkan untuk berpartisipasi dalam menyusun rancangan peraturan tersebut.

Selain PRN, Kementerian Agraria juga tengah menyiapkan Rancangan Peraturan tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development (TOD).

Menurut Ketua Umum Iakatan Ahli Perencana (IAP) Bernardus Djonoputro, awalnya BKPRN dianggap tidak efektif karena hanya menghasilkan rekomendasi, bukan membuat keputusan.

Akan tetapi, kendati ada aturan baru, namun penanganan konflik ruang tetap tidak tegas. Pasalnya, aturan baru dalam aturan baru ini karena hanya selevel Peraturan Pemerintah (PP).

Dalam penanganan konflik ruang, Menteri ATR/BPN seharusnya memiliki kewenangan penuh di dalam menentukan jalannya penyelenggaraan penataan ruang secara nasional.

"Bukan lagi hanya rekomendasi, namun dapat memutuskan persoalan tata ruang di Indonesia," ujar Bernie, sapaan akrab Bernardus kepada KompasProperti, Minggu (4/6/2017).

PP Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), kata Bernie, hanya untuk mengakomodasi Proyek Strategis Nasional (PSN) karena banyak proyek yang tidak sesuai aturan RTRW yang sudah ada.

Akibatnya seluruh PSN itu segera diakomodasi di dalam Peraturan Daerah (Perda) RTRW. Di sisi lain, proses peninjauan kembali (PK) dan revisi perda RTRW memakan waktu yang tidak sebentar.

Jadi, apa sebetulnya peran PP RTRWN yang baru selain hanya sekadar mengakomodasi PSN?

Bernie menjelaskan, pada Pasal 114A butir 1 PP RTRWN disebutkan bahwa dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam perda RTRW Provinsi, RTRW Kota, atau rencana rincinya, izin pemanfaatan ruang didasarkan pada PP RTRWN.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X