Kompas.com - 03/06/2017, 00:00 WIB
Situasi dan kondisi teraktual area proyek pembangunan MRT di depan Ratu Plaza, Kamis (18/5/2017). Ridwan Aji Pitoko/KOMPAS.comSituasi dan kondisi teraktual area proyek pembangunan MRT di depan Ratu Plaza, Kamis (18/5/2017).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KompasProperti - Pascapembubaran Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) pada awal tahun ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tengah menggodok Rancangan Peraturan tentang Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (PRN).

Masyarakat pun diharapkan untuk berpartisipasi dalam menyusun rancangan peraturan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain PRN, Kementerian Agraria juga tengah menyiapkan Rancangan Peraturan tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development (TOD).

Konsultasi publik telah dibuka sejak 24 Mei 2017. Masyarakat yang ingin melihat rancangan peraturan sementara dapat mengakses melalui laman Kementerian ATR, yaitu http://www.bpn.go.id/Publikasi/Konsultasi-Publik/rancangan-peraturan-menteri-agraria-tentang-pedoman-pengembangan-kawasan-berorientasi-transit-dan-pelaksanaan-koordinasi-penataan-ruang-nasional-67739.

Di dalam laman tersebut juga dilampirkan tiga dokumen terkait Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksana Koordinasi PRN dan Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit.

Kementerian ATR memberikan waktu paling lambat hingga 8 Juni 2017 untuk menerima masukan dari masyarakat.

Bagi masyarakat yang berminat memberikan ide dan gagasan dapat mengirimnya melalui alamat surat elektronik (email) ke setditjen.tataruang@bpn.go.id.

Untuk diketahui, ada tiga hal yang diatur di dalam ruang lingkup Rancangan Peraturan tentang Pelaksanaan Koordinasi PRN.

Ketiga hal tersebut yakni pembentukan tim koordinasi, tata kerja tim koordinasi dan pembiayaan tim koordinasi.

Sedangkan, pembentukan Rancangan Peraturan tentang Pedoman Pengembangan TOD bertujuan sebagai acuan bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah serta pihak terkait, dalam pengembangan serta penentuan atau penetapan kawasan TOD.

Rancangan ini juga disusun bertujuan untuk mewujudkan lingkungan transit dan lingkungan yang mengutamakan penggunaan moda transportasi tidak bermotor yang nyaman, manusiawi, dan menciptakan iklim usaha yang sehat serta kondusif.

Ada pun ruang lingkup dari rancangan peraturan ini meliputi empat hal yaitu prinsip, penentuan kawasan, pengembangan kawasan dan kelembagaan kawasan TOD.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.