Tol Kunciran-Bandara Soekarno-Hatta Tak Kunjung Dibangun

Kompas.com - 10/03/2017, 22:30 WIB
Antrean kendaraan di Gerbang Tol Kapuk di Jalan Tol Prof Sedyatmo, Jumat (18/3/2016) siang. Antrean  terjadi akibat kendaraan dari arah Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Merak, baik yang menuju Slipi ataupun Grogol, berebut masuk pintu tol reguler yang letaknya ada di tengah gerbang tol. DIMAS WARADITYA NUGRAHA Antrean kendaraan di Gerbang Tol Kapuk di Jalan Tol Prof Sedyatmo, Jumat (18/3/2016) siang. Antrean terjadi akibat kendaraan dari arah Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Merak, baik yang menuju Slipi ataupun Grogol, berebut masuk pintu tol reguler yang letaknya ada di tengah gerbang tol.
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KompasProperti - Pemerintah diminta lebih aktif menangani pembebasan lahan Tol Kunciran-Bandara Soekarno-Hatta yang prosesnya sudah dimulai sejak 2012 dan baru mencapai 26,1 persen.

Pengamat transportasi Danang Parikesit menilai, pihak yang paling bertanggung jawab atas pembebasan jalan tol ini adalah pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Cepat atau lambatnya pembebasan lahan erat kaitannya dengan kemampuan Pemda dan BPN dalam menyelesaikan prosesnya," ujar Danang Parikesit, di Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Danang mengatakan, ada dua risiko yang harus diperhatikan investor dalam pembangunan jalan tol di Indonesia yakni akuisisi lahan dan pelaksanaan konstruksi.

Keduanya masih menjadi kendala yang menghantui kontraktor jalan tol meskipun pemerintah telah memberikan payung hukum guna meminimalisasi dua risiko tersebut.

Risiko akuisisi lahan berkaitan erat dengan kemampuan BPN dan pemerintah kota atau kabupaten untuk menyediakan lahan bagi pembangunan jalan tol.

Menurut Danang, instrumen regulasi untuk penyediaan lahan bagi infrastruktur sebenarnya sudah cukup.

Faktanya di Jawa yang penduduknya padat, persentase lahan yang dibebaskan jauh lebih besar dibandingkan yang tidak bebas.

"Persoalannya lebih kepada keahlian petugas pengadaan lahan dan komitmen penuh dari pemerintah daerah. Kalau Bupati atau Wali Kota bekerjanya setengah hati tentunya akan sulit proses pembebasan lahannya," sebut Danang.

Seharusnya, tambah dia, ruas tol yang lokasinya terkendala pembebasan lahan berkaca dengan daerah lain yang proses pembebasan lahannya berjalan lebih cepat, apalagi kalau masyarakatnya sudah bersedia untuk pindah.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X