Jokowi Diminta Terbitkan Inpres Pembangunan Infrastruktur Papua

Kompas.com - 13/02/2017, 15:00 WIB
Jalan Trans Papua Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRJalan Trans Papua
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KompasProperti - Komisioner Komnas HAM RI Natalius Pigai membantah pembangunan semua infrastruktur konektivitas yang dilakukan pemerintah di Papua.

Sebelumnya diberitakan KompasProperti bahwa Jalan Trans Papua yang dirancang sepanjang 4.330,07 kilometer, hingga akhir 2016, sudah tembus 3.851,93 kilometer.

Baca: Jalan Trans Papua, Menembus Gunung dan Membelah Bukit

Pigai mempertanyakan hal tersebut lantaran selama ini tidak pernah mendapat informasi tentang rancang bangun infrastruktur jalan dan jembatan di Papua selama 2015-2019.

Dirinya juga meminta pemerintah agar menunjukkan rincian panjang jalan prioritas dan strategis untuk konektivitas kota/kabupaten, provinsi, dan juga jalan nasional kepadanya.

"Jika ada, kami persilakan antar ke Komnas HAM RI, kami menunggu dalam minggu ini untuk menujukkan validitas dan keakuratan data dan anggarannya," tegas dia kepada KompasProperti, Senin (13/2/2017).

Selain itu, Pigai menganggap apa yang dilakukan pemerintah sekarang terutama dalam kaitannya membangun infrastruktur di Papua berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.

Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurut Pigai belum mengeluarkan instruksi presiden (inpres) sebagai landasan pembangunan infrastruktur di Papua.

"Berbeda dan kontras dengan pemerintah sebelumnya, ada Grand Design infrastruktur Jalan di Papua secara serius dilakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2007 tentang percepatan Pembangunan Infrastruktur Papua," jelas dia.

Baca: Komisioner Komnas HAM Bantah Klaim Pemerintah Soal Trans Papua

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X