Ini Beberapa Skema Alternatif Pembiayaan LRT Jabodebek

JAKARTA, KompasProperti - Pengamat infrastruktur dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Harun Al Rasyid Lubis, berpendapatn pemerintah harus mencari alternatif pembiayaan untuk menyelesaikan pembangunan light rail transit (LRT) Jabodebek.

Pandangan Harun terkait berita terbatasnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk merealisasikan LRT Jabodebek ini.

Idealnya, pembangunan rel kereta seperti LRT, didanai penuh oleh negara atau APBN selayaknya pembangunan hal serupa di dunia.

"Dalilnya, pembangunan rel kota di mana-mana 100 persen pendanaannya lewat anggaran pemerintah. Bahkan, saat operasi pun 70 persen kereta api kota dunia disubsidi dari anggaran pemerintah," tutur Harun, kepada KompasProperti, Rabu (8/2/2017).

Keputusan pemerintah untuk membiayai pembangunan LRT menggunakan APBN tercantum di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2016.

Atas dasar perpres tersebut proyek dengan nilai Rp 22,5 triliun ini bakal dibiayai menggunakan dana APBN.

Namun, belakangan disebutkan APBN tidak cukup membiayai keseluruhan pembangunan LRT Jabodebek lantaran nilainya yang terlampau tinggi.

Baca: Proyek LRT Jabodebek Telan APBN Besar, Pemerintah Cari Opsi Pembiayaan

Harun menyebut ada skema pembiayaan lain yang patut dicoba pemerintah guna membiayai pembangunan LRT tersebut.

Salah skema alternatif yang bisa digunakan untuk membiayai hal tersebut adalah dana khusus transportasi kota.

Perolehan dana itu disebut Harun bisa dihimpun dari berbagai sumber dan pihak yang mendapatkan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari adanya stasiun-stasiun serta layanan LRT.

"Keuntungannya adalah naiknya nilai lahan, manfaat ini sebagian bisa ditangkap untuk pendanaan LRT yang lazim dikenal sebagai land value capture," jelas Harun.

Baca: Adhi Karya Pastikan LRT Jabodebek Selesai Tepat Waktu

Bukan hanya itu, Harun juga menyebutkan skema lainnya yang bisa dilakukan melalui pengenaan bea untuk menutupi sebagian besar biaya operasi angkutan umum terhadap para pemilik lahan, properti, dan bisnis serta ritel di sepanjang jalur dan stasiun LRT.

"Selain itu, sumber pendanaan lainnya bisa lewat prinsip 'yang buat polusi bayar' dengan pengenaan fuel levy atau bea lain selain pajak BBM, jalan berbayar (ERP), dan pajak karbon," tambah dia.

Cara berikutnya, lanjut Harun adalah dengan memberikan hak pengelolaan ruang udara publik di jembatan-jembatan penghubung antar gedung dan stasiun yang dikenal sebagai air right kepada operator LRT.

Kendati banyak pilihan, publik dan bahkan pemerintah dianggap Harun masih belum terlalu memahami hal tersebut sehingga dibutuhkan waktu agar skema alternatif ini bisa diterima dan diimplementasikan.

Beragam alternatif pendanaan LRT ini, diakui Harun, masih amat asing sehingga perlu diatur dan dirumuskan dalam kebijakan fiskal.

"Dan ini tidak bisa instant serta diperlukan masa untuk sosialisasi hingga penerapan, tetapi harus dimulai dari sekarang," pungkas dia.