Babak Membosankan Pilkada DKI Jakarta

Gubernur Jakarta adalah manajer, dan mandat manajer kota di Indonesia adalah agar kota dan kabupaten menjamin inklusifitas, berkeadilan dan dinamis. Jakarta mempunyai modal RTRW 2030 yang lahir tak sempurna, di mana kemudian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)-nya pun membutuhkan detail lanjutan. Kedua dokumen itu terlihat tidak dikuasai dan tidak menjadi isu penting para calon.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan peninjauan kembali (PK) RTRW 2030 dan RDTR serta Peraturan Zonasi (PZ) atas nama proyek-proyek infrastruktur prioritas seperti Kereta Ringan dan Kereta Cepat, bukan tanpa kontroversi.

PK ini juga berkaitan dengan kawasan reklamasi, dalam bungkus National Coastal Defense Development (NCICD). Revisi sangat rawan karena dapat dijadikan alasan penumpang gelap melakukan pemutihan atas perubahan guna lahan.

Lalu, bagaimana visi para calon menyikapi persoalan tata ruang ini?

Dengan segala kelebihan dan keterbatasannya, RTRW dan RDTR DKI yang belum genap 3 tahun diberlakukan, sejatinya adalah kesepakatan bersama, yang sudah melalui proses yang panjang sebelumnya. Apakah inovasi saja cukup untuk menjadikan kota yang aman dan nyaman? Bagaimana skala manusia dijamin dalam pengembangan desain detail kota dan kabupaten kita?

SHUTTERSTOCK Ilustrasi kemacetan ibukota.

Apa yang akan di dilakukan dengan pembatasan jumlah penduduk? Berapa besar jumlah dan rasio kepadatan agar tetap menjaga rasio daya dukung lahan di Jakarta? Bagaimana teknologi “disruptif” sebagai urat nadi kota ke depan? Pelayanan publik dan pola laku warga kaum milenial yang berubah drastis sebagai penduduk kota yang semakin “compact” dan penuh beton pencakar langit.

Apa bentuk budaya Jakarta 50 tahun ke depan, dan bagaimana gubernur bisa menjadi panglima terbentuk nya kota layak huni yang hidup dan berkembang.

Ini adalah pertarungan mencari pimpinan visioner yang teruji dan terukur. Kita bukan mencari pemimpin media sosial!