Soal Bukit Duri, Pemprov Jakarta Dianggap Terapkan Aturan Kolonial

Kompas.com - 11/01/2017, 09:47 WIB
Proyek normalisasi Sungai Ciliwung di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, sepanjang hampir 2 kilometer terus dikerjakan. Proyek dari Jembatan Abdulah Syafei sampai Jembatan Bukit Duri itu, sekitar 65 persennya sudah dikerjakan. Kamis (27/10/2016) Kompas.com/Robertus BelarminusProyek normalisasi Sungai Ciliwung di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, sepanjang hampir 2 kilometer terus dikerjakan. Proyek dari Jembatan Abdulah Syafei sampai Jembatan Bukit Duri itu, sekitar 65 persennya sudah dikerjakan. Kamis (27/10/2016)
|
EditorHilda B Alexander

"Kebijakan ini memang dibuat oleh pemerintah Belanda ketika mereka memerlukan tanah untuk investasi ketika VOC bangkrut. DV adalah cara gampang menguasai tanah milik pribumi (non-Eropa)," jelas Nursyahbani.

Setelah kemerdekaan, lanjut dia, pasal 33 UUD dijabarkan dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 dan Peraturan Pemerintah (PP) 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Hak menguasai dalam pasal 33 UUD 1945 dan pasal 2 ayat 2 UU Pokok Agraria Tahun 1960 diartikan negara mengatur dan menyelenggarakan peruntukan pengguna, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.

Hak menguasai juga berarti menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang, bumi, air dan ruang angkasa.

Definisi lainnya dari hak menguasai adalah menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

"Dari ketentuan ini jelas perubahan dari konsep negara sebagai pemilik yang peninggalan pemerintah kolonial, menjadi konsep penguasaan oleh negara dalam arti negara hanya mengatur agar tertib dan memenuhi prinsip keadilan sosial," tutur Nursyahbani.

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan warga Bukit Duri terhadap surat peringatan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Jakarta Selatan kepada mereka.

Majelis Hakim membatalkan SP 1, 2, dan 3 tersebut karena dinilai melanggar undang-undang. 

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X