Kompas.com - 05/01/2017, 20:30 WIB
Warga Grajagan melakukan orasi di gedung DPRD Banyuwangi menuntut pembebasan dua warganya dan penyelesaian kasus sengketa tanah. KOMPAS.com / IRA RACHMAWATIWarga Grajagan melakukan orasi di gedung DPRD Banyuwangi menuntut pembebasan dua warganya dan penyelesaian kasus sengketa tanah.
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Dibandingkan 2015, jumlah konflik agraria meningkat dua kali lipat sepanjang tahun 2016.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat konflik agraria tersebar di 34 provinsi dengan 6 provinsi menyumbang konflik tertinggi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Posisi pertama wilayah dengan konflik agraria terbanyak adalah Riau dengan 44 konflik atau 9,78 persen.

"Riau dalam 3 tahun selalu menempati peringkat teratas, dengan perkebunan kelapa sawit terbesar yaitu 2,4 juta hektar," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Ekspansi perusahaan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTl) menjadi penyebab utama konflik agraria di provinsi ini.

Hal tersebut merupakan akibat dari keputusan pejabat publik yang memberikan izin-izin konsesi kepada perusahaan.

Izin ini diberikan di atas tanah-tanah yang sesungguhnnya telah dikuasai dan digarap warga setempat.

Riau juga tercatat sebagai provinsi dengan perkebunan kelapa sawit yang produksinya mencapai 7,4 juta ton pada tahun 2015 berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.

Sementara Jawa Timur dan Jawa Barat menempati posisi kedua dan ketiga dengan masing-masing 43 konflik dan 38 konflik.

"Konflik di Jawa Barat banyak dipicu pembangunan properti dan infrastruktur," kata Dewi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.