Kompas.com - 08/12/2016, 16:27 WIB
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar perumahan dan permukiman dari ITB, Mohammad Jehansyah Siregar, mengatakan pemerintah melalui kementerian teknis (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) perlu membuat petunjuk dan pelaksaan (juklak) holding perumahan. Peraturannya harus segera diterbitkan. 

"Agar holding ini dapat segera melaksanakan tugasnya membangun rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah," kata Jehansyah di Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Hanya, lanjut dia, jika sasaran holding perumahan ingin tercapai untuk membangun rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR), harus lepas dari aksi-aksi korporasi.

"Kalau bicara aksi korporasi, maka larinya kepada capaian sinergi dan efisiensi," kata Jehansyah.

Jehansyah mengatakan di dalam holding negara harus lebih tampil dalam rangka membangun rumah bagi rakyat. Hal itu mutlak dibutuhkan demi tercapainya program satu juta rumah dan mengatasi kekurangan kebutuhan rumah (backlog).

Terkait itu, sebenarnya PP Nomor 83 Tahun 2015 telah mengatur secara jelas tugas, pokok, dan fungsi Perum Perumnas dalam penyediaan rumah bagi MBR, bahkan lebih jelas dibandingkan peraturan sebelumnya. Namun, menurut Jehansyah, hal itu belum cukup apabila pemerintah ingin memasukan juga holding BUMN perumahan agar terlibat dalam program sejuta rumah.

"Melalui PP ini seharusnya Perumnas bisa terlibat sebagai leader di dalam holding itu, dan fungsinya juga bisa lebih ditingkatkan lagi sebagai National Housing Development seperti dipakai di sejumlah negara," kata Jehansyah.

Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) seharusnya lebih tampil ke muka untuk memperkuat kehadiran holding perumahan. Tujuannya untuk mengamankan penyediaan rumah bagi MBR agar target satu juta tercapai minimal 70 persen,.

"Sangat tidak mungkin target satu juta rumah bagi MBR itu diserahkan kepada pengembang swasta sepenuhnya karena sebagai perusahaan tentu tujuannya komersial," kata Jehansyah.

Sementara itu, ahli di bidang pembiayaan perumahan Erica Soeroto mengatakan bahwa perlunya dilakukan pemetaan terhadap kemampuan masyarakat dalam membeli rumah. Ia menyarankan, jangan sampai holding sudah membangun rumah, tetapi daya beli masyarakat tidak ada.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber ANTARA
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.