Kompas.com - 19/11/2016, 17:00 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau pembanguan ruas tol Trans Sumatera. Tampak di foto Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (berbatik biru) turut mendampingi Presiden. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo meninjau pembanguan ruas tol Trans Sumatera. Tampak di foto Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (berbatik biru) turut mendampingi Presiden.
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menetapkan sejumlah proyek strategis nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016.

Aturan ini berisi tentang pelaksanaan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam lampiran aturan tersebut setidaknya ada 52 proyek di bidang jalan tol dan jalan nasional. Belakangan, pemerintah berniat untuk merevisi daftar proyek-proyek tersebut.

"Berkaitan dengan revisi PSN melalui surat Pak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sudah disampaikan revisi untuk memasukkan proyek-proyek jalan tol untuk bisa dijadikan proyek strategis nasional," ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Revisi ini, kata Herry, merupakan suatu kebutuhan. Misalnya, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang mendanai biaya pembebasan lahan untuk infrastruktur.

Saat ini, dana LMAN hanya bisa dicairkan untuk proyek-proyek yang terdaftar dalam PSN.

Dengan demikian, menurut Herry, proyek-proyek tol contohnya Trans Sumatera harus masuk ke dalam PSN supaya mendapatkan dana pembebasan tanah dari LMAN.

"Untuk ruas Tol Trans Sumatera mana saja, semua kami usulkan (masuk PSN). Kami sudah duduk bersama dengan Komite Percepatan Proyek Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Data (ruas-ruas) tersebut sudah disampaikan," tutur Herry.

Meski sudah disampaikan, guna menindaklanjuti rapat tersebut, Herry akan membuat dokumen secara tertulis.

Herry tidak ingin, pemerintah melaksanakan proyek yang tidak prioritas, sementara dituntut menyelesaikan dengan target waktu tertentu.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.