Kementerian PUPR Tunggu Tagihan "Demurrage" Toni Ruttimann

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk menunaikan janji membayar biaya demurrage (batas waktu kontainer) atas tiga kontainer wirerope yang didatangkan Toni Ruttimann.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto menyampaikan hal tersebut kepada Kompas.com, Kamis (6/10/2016). 

"Kami akan membayar semua denda dan biaya pelabuhan. Kami sedang menunggu invoice (tagihan) akhir," ujar Arie.

Komitmen ini, lanjut Arie, merupakan bentuk apresiasi sekaligus dukungan Kementerian PUPR terhadap Toni Ruttimann sebagai relawan asing yang telah membantu membangun 61 jembatan secara swadaya di Indonesia.

Adapun jumlah biaya demurrage per 26 September 2016 yang ditagihkan kepada Toni diketahui senilai Rp 195.650.000.

Tak hanya membayar semua denda dan biaya pelabuhan, Kementerian PUPR juga akan memberikan pendampingan kepada Toni dan tim relawan sampai semua aktivitas pembangunan jembatan secara swadaya tersebut berjalan lancar.

"Termasuk pasca-konstruksinya," imbuh Arie. 

Arie menekankan, Kementerian PUPR siap memecahan masalah dan mendukung Toni, dan juga relawan-relawan lainnya jika terbentur kendala di lapangan. Satu di antara kendala tersebut adalah penjaminan ke Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Facebook Imam B Prasodjo Beberapa jembatan karya Toni Ruttimann yang disumbangkan untuk desa-desa terpencil di wilayah Indonesia.

Imam mengisahkan upaya sukarela Toni yang diam-diam masuk keluar kampung wilayah terpencil di Indonesia.

Selama tiga tahun, Toni mengajak warga bergotong royong membangun jembatan gantung sendiri karena akses jalan terputus.

Dalam catatannya itu, Imam juga menyertakan foto Toni dan sejumlah warga membangun jembatan secara swadaya dan gotong royong.

Foto lainnya menunjukkan sejumlah anak yang memakai seragam sekolah dasar, menyeberangi sebuah sungai dengan cara bergelantungan pada jembatan yang sudah rusak.

"Toni datang ke negeri kita karena ia melihat begitu banyak anak di negeri ini bergelantungan harus pergi sekolah menyeberangi sungai dengan jembatan yang rusak," ujar Imam, dalam akun Facebook-nya, yang dikutip Kompas.com atas seizin Imam, Rabu (28/9/2016).

Melihat kondisi tersebut, Toni pun berinisiatif untuk mengumpulkan bahan-bahan jembatan gantung dari negerinya, Swiss.

Dia juga mengupayakan bantuan pipa dari perusahaan ternama yang pemiliknya ia kenal baik agar bersedia mengirim bantuan pipa tiang jembatan dari Argentina ke Indonesia.

Toni merekrut beberapa tenaga kerja Indonesia untuk dijadikan staf dan membantu semua upaya tersebut.

"Saat ini, seorang pemuda bernama Suntana dengan setia membantu misi kemanusiaan Toni," tutur Imam.

Dengan cara seperti ini, Toni telah berhasil memasang 61 jembatan gantung di berbagai daerah, termasuk Banten, Jabar, Jateng, Jatim, dan bahkan hingga Sulawesi, Maluku Utara, dan NTT.

Namun, yang terjadi akhir-akhir ini, upaya pengiriman bantuan justru terhambat. Menurut Imam, bantuan bahan jembatan, seperti wirerope (kabel pancang), yang selama tiga tahun telah secara rutin ia kirim dari Swiss, terhambat oleh lambannya birokrasi.

Padahal, Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi agar arus barang impor dipercepat.

"Saya ikut terlibat dan mengikuti betapa sulitnya mengurus proses administrasi impor barang bantuan ini. Saya merasa kesal menghadapi birokrasi yang begitu ruwet dan lambat, walaupun untuk impor barang bantuan sekalipun," ujarnya.

Imam juga menuturkan keterangan dari Suntana, asisten Toni, yang bercerita tentang proses pengurusan barang bantuan. Mereka harus menghadapi penetapan denda demurrage.

Sementara itu, dana yang diperlukan untuk mengeluarkan kontainer dari area penyimpanan tidak sedikit.

Di sisi lain, proses permintaan penghapusan tagihan denda demurrage atas tiga kontainer wirerope dari pihak pelayaran masih memerlukan waktu yang lebih lama.