Beberapa ruas baru harus segera masuk tahap investasi dan implementasi. Kementerian ini juga harus kerja keras sebagai contracting agency KPBU di sektor air bersih dan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Beberapa kali sejak 2012 saya mengingatkan pentingnya tahap penyiapan proyek, namun sampai saat ini kita masih berwacana.
Siapa di pemerintahan yang bertugas menyiapkan perencanaan proyek, otline business case, penyusunan proposal dan request for proposal, penyusunan strategi tender, pemilihan konsultan, sampai supervisi pelaksanaan negosiasi, financial terms, concession agreement, dan financial close?
Institusi KPBU harus disertai dengan knowledge management yang mumpuni, untuk mengumpulkan sekaligus memanfaatkan pengetahuan dan keahlian yang bertebaran di banyak instansi. Banyak kegiatan tidak perlu mulai dari nol, karena sudah begitu banyak contoh KPBU di seluruh dunia.
Mungkin juga, masalahnya sederhana, yaitu kualitas komunikasi. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas institusi dan pejabat terutama dalam formulasi dan komunikasi kepada investor. Selama ini, ketiadaan leadership membuat tidak ada pesan tunggal dan ini membuat pasar bingung.
Situasi akan tetap seperti ini apabila tidak ada langkah pasti untuk "satu pintu" dan satu kepemimpinan KPBU di Indonesia. Ini akan membantu mendorong swasta, mempecepat proses tender, sekaligus menekan biaya penyiapan proyek secara agregat.
Ingat, membangun infrstruktur dasar itu adalah tugas pemerintah! Investor swasta akan tertarik ikut serta, bila ada hitungan pengembalian dan berbagi risiko. Walaupun selalu menjadi kata kunci, namun dalam pelaksanaannya, keseriusan Indonesia dalam mengundang partisipasi swasta membangun infrastruktur persepsinya tak kunjung positif.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.