Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bernardus Djonoputro
Ketua Majelis Kode Etik, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)

Bernardus adalah praktisi pembiayaan infrastruktur dan perencanaan kota. Lulusan ITB jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah, dan saat ini menjabat Advisor Senior disalah satu firma konsultan terbesar di dunia. Juga duduk sebagai anggota Advisory Board di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung ( SAPPK ITB).

Selain itu juga aktif sebagai Vice President EAROPH (Eastern Region Organization for Planning and Human Settlement) lembaga afiliasi PBB bidang perencanaan dan pemukiman, dan Fellow di Salzburg Global, lembaga think-tank globalisasi berbasis di Salzburg Austria. Bernardus adalah Penasehat Bidang Perdagangan di Kedubes New Zealand Trade & Enterprise.

Maukah Swasta Bangun Infrastruktur?

Kompas.com - 05/09/2016, 21:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHilda B Alexander

Beberapa ruas baru harus segera masuk tahap investasi dan implementasi. Kementerian ini juga harus kerja keras sebagai contracting agency KPBU di sektor air bersih dan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Beberapa kali sejak 2012 saya mengingatkan pentingnya tahap penyiapan proyek, namun sampai saat ini kita masih berwacana.

Siapa di pemerintahan yang bertugas menyiapkan perencanaan proyek, otline business case, penyusunan proposal dan request for proposal, penyusunan strategi tender, pemilihan konsultan, sampai supervisi pelaksanaan negosiasi, financial terms, concession agreement, dan financial close?

Institusi KPBU harus disertai dengan knowledge management yang mumpuni, untuk mengumpulkan sekaligus memanfaatkan pengetahuan dan keahlian yang bertebaran di banyak instansi. Banyak kegiatan tidak perlu mulai dari nol, karena sudah begitu banyak contoh KPBU di seluruh dunia.

Mungkin juga, masalahnya sederhana, yaitu kualitas komunikasi. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas institusi dan pejabat terutama dalam formulasi dan komunikasi kepada investor. Selama ini, ketiadaan leadership membuat tidak ada pesan tunggal dan ini membuat pasar bingung.

Situasi akan tetap seperti ini apabila tidak ada langkah pasti untuk "satu pintu" dan satu kepemimpinan KPBU di Indonesia. Ini akan membantu mendorong swasta, mempecepat proses tender, sekaligus menekan biaya penyiapan proyek secara agregat.

Ingat, membangun infrstruktur dasar itu adalah tugas pemerintah! Investor swasta akan tertarik ikut serta, bila ada hitungan pengembalian dan berbagi risiko. Walaupun selalu menjadi kata kunci, namun dalam pelaksanaannya, keseriusan Indonesia dalam mengundang partisipasi swasta membangun infrastruktur persepsinya tak kunjung positif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com