Anggaran Dipotong Dua Kali, Ini Strategi Kementerian PUPR

Kompas.com - 29/08/2016, 19:00 WIB
Suasana ruas jalan tol Mojokerto Barat - Mojokerto Utara, Jawa Timur, Selasa (28/06/2016). Ruas jalan tol ini akan digunakan sementara untuk jalur mudik lebaran. KOMPAS IMAGES / KRISTIANTO PURNOMOSuasana ruas jalan tol Mojokerto Barat - Mojokerto Utara, Jawa Timur, Selasa (28/06/2016). Ruas jalan tol ini akan digunakan sementara untuk jalur mudik lebaran.
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada beberapa strategi yang akan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait pemotongan anggaran kedua kalinya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 8 tahun 2016 yang berisi agar 85 Kementerian/Lembaga (K/L) melakukan langkah-langkah penghematan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016.

Ada pun besaran anggaran Kementerian PUPR yang dipotong kali ini adalah Rp 6,980 triliun. Kendati begitu, Kementerian PUPR belum menentukan sektor-sektor mana saja yang bakal dikurangi anggarannya.

"Kami masih hitung-hitung mana yang akan dipotong. Ini kami akan kasih highlight mana saja sektor yang bisa dipotong," kata kata Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Taufik Widjoyono, di Jakarta, Senin (29/8/2016).

Taufik memastikan, pihaknya tidak akan memotong anggaran untuk proyek-proyek strategis multiyears seperti Trans Papua, pembangunan di perbatasan, dan proyek lainnya yang ditargetkan selesai pada 2017.

Menurut Taufik, proyek yang paling mungkin dipotong anggarannya tahun ini adalah proyek single year atau proyek dengan jangka waktu 12 bulan.

"Yang sudah kontrak terpaksa kami panjangkan lagi. Misalnya yang harusnya selesai tahun ini dengan nilai Rp 100 miliar karena uangnya belum ada jadi Rp 50 miliar dulu. Sisanya tahun depan dibayarkan," imbuhnya.

Imbas dari pemotongan anggaran yang kedua ini dinilai Taufik akan berpengaruh terhadap masa penyelesaian proyek pembangunan infrastruktur.

Selain itu, pelimpahan anggaran dari 2016 ke 2017 mau tak mau membuat Kementerian PUPR harus melakukan restrukturasi agar bisa menampung pembayaran tersebut.

"Untuk proses pembayaran pada 2017 nanti kami lakukan restrukturasi lagi untuk bisa menampung pembayaran yang belum selesai tahun ini dan digeser ke 2017," tandas Taufik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X