Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bernardus Djonoputro
Ketua Majelis Kode Etik, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)

Bernardus adalah praktisi pembiayaan infrastruktur dan perencanaan kota. Lulusan ITB jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah, dan saat ini menjabat Advisor Senior disalah satu firma konsultan terbesar di dunia. Juga duduk sebagai anggota Advisory Board di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung ( SAPPK ITB).

Selain itu juga aktif sebagai Vice President EAROPH (Eastern Region Organization for Planning and Human Settlement) lembaga afiliasi PBB bidang perencanaan dan pemukiman, dan Fellow di Salzburg Global, lembaga think-tank globalisasi berbasis di Salzburg Austria. Bernardus adalah Penasehat Bidang Perdagangan di Kedubes New Zealand Trade & Enterprise.

Kesiapan Proyek Tentukan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Kompas.com - 10/07/2016, 11:20 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHilda B Alexander

Dalam skema ini ada unit yang disebut sebagai Simpul KPBU, yang bertindak sebagai koordinator dan pengembang kebijakan KPBU. Selain itu diatur pula  keberadaan Badan Penyiapan KPBU, yaitu unit yang ditunjuk oleh Simpul.

Tender investasi sama sekali berbeda dengan tender untuk pengadaan barang dan jasa. ??Esensi dari kemitraan dan risk-sharing menjadi kata kunci. PPP Delivery Unit atau Simpul KPBU bentukan pemerintah adalah sebuah tim manajemen KPBU yang memiliki sikap dan pandangan yang terbuka mengenai aspek-aspek komersial dari setiap konsesi.

Indonesia sendiri sebetulnya sudah cukup memiliki alat-alat kebijakan yang diperlukan, termasuk Pedoman KPBU dimana didalam nya termasuk  pembangunan infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi . Harus ada pembagian tugas yang jelas.

Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sebagai bagian regulator mengatur kebijakan dan koordinator pembangunan infrstruktur dasar melalui APBN. Fokus pada proyek prioritas, dan menjadi sektor prmimpin untuk meningkatkan kerja sama antar kementerian dan instansi pemerintah, supaya semua punya pengertian sama mengenai proyek prioritas infrastruktur.

Sementara itu semua proyek yang oleh ketiga Simpul sudah ditentukan akan dilelang melalui skema KPBU, di tugaskan dan di kelola Badan Penyiapan KPBU. Melalui unit ini maka proyek seperti Air Bersih Lampung, Kereta Cepat Bandara Internasional Soekarno-Hatta,  Air West Semarang,  Jalan Serang-Panimbang,  Air Jatiluhur Limbah Jakarta,  harusnya bisa dikelola masuk tender segera.

Namun, di mana hendaknya unit Penyiapan Proyek KPBU ini ditempatkan?

Padahal saat ini ada unit KPBU di direktorat Pengelolaan Resiko Kementerian Keuangan, ada KPPIP di Kemnko Pereknomian, dan Direktorat PPP di Bappenas. Saya setuju agar ketiga unit ini bertindak sebagai Simpul KPBU untuk memastikan kebijakan KPBU di Indonesia. Persoalan aturan pendanaan berkaitan dengan UU Keuangan dan Perbendaharaan Negara, dan juga UU Otonomi Daerah harus di tuntaskan.

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Suasana ruas jalan tol Bawen-Salatiga, Jawa Tengah, difoto dari udara, Minggu (26/6/2016). Ruas yang merupakan bagian dari Tol Trans-Jawa itu rencananya akan dibuka sementara untuk alternatif jalur mudik mulai H-7 Lebaran.
Badan Penyiapan KPBU dibentuk dan bertugas untuk membantu ketiga unit Simpul tadi. Mengingat strategisnya isu infrastruktur, maka Badan Penyiapan ini perlu punya jalur langsung ke Presiden. Hal ini tercermin dalam pengalaman negara lain dan juga sesuai dengan Peraturan kepala LKPP 19/2015.

Pengelolaan Persiapan Proyek KPBU harus dilakukan end-to-end, mulai perencanaan proyek, pelaksanaan pra-studi kelayakan, penyusunan proposal dan request- for-proposal, penyusunan strategi tender, pemilihan konsultan, sampai supervisi pelaksanaan negosiasi, financial terms, concession agreement, dan financial close.?

Kita semua perlu segera keluar dari lingkaran retorika, bekerja dengan tepat guna, dan mengisi jajaran manajemen Badan Penyiapan KPBU di berbagai lini dengan profesional yang tangguh, kompeten secara komersial, bervisi ke depan dan mampu membangun kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri.

?Manajemen yang mampu membawa investor ikut serta membangun infrastruktur, baik melalui proyek KPBU yang sudah ditentukan, maupun melalui inisiatif swasta melalui jalur unsolicited.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau