Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bernardus Djonoputro
Ketua Majelis Kode Etik, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)

Bernardus adalah praktisi pembiayaan infrastruktur dan perencanaan kota. Lulusan ITB jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah, dan saat ini menjabat Advisor Senior disalah satu firma konsultan terbesar di dunia. Juga duduk sebagai anggota Advisory Board di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung ( SAPPK ITB).

Selain itu juga aktif sebagai Vice President EAROPH (Eastern Region Organization for Planning and Human Settlement) lembaga afiliasi PBB bidang perencanaan dan pemukiman, dan Fellow di Salzburg Global, lembaga think-tank globalisasi berbasis di Salzburg Austria. Bernardus adalah Penasehat Bidang Perdagangan di Kedubes New Zealand Trade & Enterprise.

Agenda Baru Perkotaan Indonesia?

Kompas.com - 11/05/2016, 07:50 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

Saat ini, Indonesia mendapat peluang emas sebagai salah satu aktor penting didalam menyusun agenda dunia tentang perkotaan.

Peran strategis Indonesia tercermin dengan ditunjuknya Indonesia menjadi anggota Biro PBB yang bertugas menyiapkan Habitat 3 bersama dengan negara-negara seperti Jerman, Ekuador, Chile,Perancis, Senegal, Slovakia dan Uni Emirates Arab.

Habitat III adalah Konferensi 20 tahunan PBB tentang pemukiman dan pengembangan perkotaan berkesinambungan yang akan berlangsung di Quito, Ecuador bulan Oktober tahun ini.

Mulai 17 Oktober 2016 perwakilan seluruh dunia akan berkumpul dan membicarakan mengenai agenda dua puluh tahun ke depan untuk menegaskan kembali komitmen politik dalam permasalahan perkotaan.

Tujuan perhelatan dunia ini adalah untuk menyusun strategi pembangunan kota yang berkesinambungan, melakukan evaluasi apa yang sudah dilakukan dan telaahan berkaitan dengan isu pengentasan kemiskinan,  peningkatan kualitas hidup dan berbagai tantangan baru di perkotaan dunia yang disebut sebagai New Urban Agenda.

Dunia memasuki era perkotaan, dimana sebagian besar masyarakatnya tinggal di perkotaan. Kota adalah konurbasi dari sejarah, peradaban, kebhinekaan maupun budaya.

Fenomena urbanisasi menjelma menjadi sebuah kekuatan manifestasi pola cara berfikir, berbuat, bagaimana kita menggunakan ruang, gaya hidup, sosial, budaya, hubungan dan kegiatan ekonomi, serta bagaimana pola produksi dan konsumsi.

PBB meyakini bahwa urbanisasi telah secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi, menghasilkan pembangunan dan menciptakan kesejahteraan di beberapa tempat.

Pada saat yang bersamaan, urbanisasi itu pun memiliki berbagai tantangan termasuk diantaranya kemiskinan multidimensi, penurunan kualitas lingkungan, kerentanan terhadap bencana.

Peran sentral proses perencanaan kota dalam mengadaptasi isu-isu terkini seperti perubahan iklim serta perpindahan dan pertumbuhan populasi dunia akan menjadi tantangan kita 20 tahun ke depan.

Sebelum Quito, persiapan yang paling penting adalah Preparatory Committee Meeting atau Prepcom yang akan diselenggarakan di Surabaya pertengahan Juli mendatang.

Ini merupakan kesempatan luar biasa bagi Indonesia untuk memasukkan agenda-agenda penting dan bagaimana Indonesia dapat urun rembug didalam memikirkan agenda dunia.

Sebuah  kesempatan emas bagi Indonesia yang diharapkan berperan strategis, baik dalam agenda politik Indonesia di arena global, PBB, maupun berkaitan dengan geopolitik Indonesia sebagai negara besar yang berpotensi menjadi ekonomi kelima terbesar di dunia dalam 20 tahun ke depan.

Pemerintah Segera Bergerak!

Sampai hari ini, agenda dan visi tentang perkotaan Indonesia sangat tidak jelas. Ketidak jelasan dan tumpang tindih nya urusan perkotaan dan pedesaan dalam pemerintah terekam dari kualitas dan hasil Country Report Indonesia untuk Habitat III yang sejatinya adalah dokumen resmi pemerintah Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com