Agenda Baru Perkotaan Indonesia?

Laporan yang dilansir awal tahun ini  mencakup Agenda Baru Perkotaan kita masih sangat normatif dan tidak memiliki dimensi visioner.

Data-data yang masih tidak konsisten dengan beberapa masukan saat penjaringan masukan dan tidak mencerminkan bagaimana strategi Indonesia mengelola perkotaan, pentingnya linkage atau hubungan desa kota, dan bagaimana isu kota desa menjadi momentum politik pemerintah untuk menciptakan tempat hidup yang aman, nyaman dan berkelanjutan.

Kita masih bertanya-tanya mengenai komitmen pemerintah Indonesia di dalam menyelenggarakan manajemen perkotaan dan pedesaan kita.

Sampai saat ini, belum terlihat langkah-langkah nyata dari pemerintah berkaitan dengan agenda perkotaan, tata ruang maupun desa yang dikaitkan dengan visi 20-30 tahun ke depan.

Ketidakjelasan ini bermuara pada tumpang tindihnya urusan perkotaan di berbagai institusi pemerintah.

Kita juga masih belum melihat bagaimana pemerintah secara eksplisit  memasukkan agenda carrying capacity, pengentasan kemiskinan, pengurangan kawasan kumuh, penyediaan air bersih kepada masyarakat, maupun penyediaan perumahan rakyat.

Untuk mencapai pengelolaan ruang yang adil diperlukan keikutsertaan publik serta diperlukan usaha pengendalian pemanfaatan lahan yang seimbang.

Masalah aksesibilitas dan mobilitas akan menjadi isu penting dalam masa urbanisasi ini. Mobilitas masyarakat perlu didukung oleh angkutan masal yang mumpuni.

Segera perlu ada terobosan, dan pemerintah harus peka dan mendengarkan semua kondisi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, mewujudkan keadilan pelayanan dasar, serta menciptakan kesejahteraan.

Pemerintahan Jokowi dan kementerian-kementerian yang terkait harus segera memperlihatkan kepemimpinan didalam mengusung isu ini.

www.shutterstock.com Pemandangan kota Jakarta.

Maka pelayanan pemerintah yang adil sangat diperlukan. Keadilan harus mencapai masyarakat yang terpinggirkan, masyarakat yang paling rentan, dan masyarakat-masyarakat yang menjadi korban atau terimbas dari pembangunan itu sendiri.

Sebagai negara di khatulistiwa dengan penduduk seperempat milyar dan memiliki 17.000 pulau, Indonesia bisa berkontribusi di dalam kebijakan-kebijakan maupun inovasi di dalam komitmen politik dan pengelolaan perkotaan dan pedesaan di kawasan tropis khatulistiwa.

Dengan pertumbuhan GDP per kapita Indonesia dari 3.500 menuju ke 10.000 US Dollar dalam 20 tahun ke depan, Indonesia akan menjadi model pertumbuhan kelas menengah, sejalan tingkat urbanisasi yang tinggi.

Jangan sampai  kesempatan Indonesia menjadi sia-sia untuk memberikan masukkan yang unik dan khas Indonesia di dalam agenda perubahan dunia.

Bagaimana caranya? Indonesia harus mengambil peran di panggung utama. Sebagai mantan Walikota yang akrab dengan permasalahan dan potensi kota-desa, Presiden Jokowi harus menjadikan isu ini sentral dalam program kebijakan-kebijakan yang mumpuni untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan kota-kota dan wilayah di dunia melalui Urban Agenda yang baru.

Untuk itu, kiranya Presiden bisa melakukan langkah-langkah perbaikan, dan memanfaatkan waktu dua bulan ke depan ini untuk melakukan konsolidasi, mengidentifikasi para pemikir generasi baru dan merubah cara pandang terhadap  isu perkotaan ini sehingga kita bisa menjadi pemain penting di dalam konstelasi agenda dunia ini.

Agenda generasi muda menjadi sangat penting, sehingga diharapkan pemerintah Indonesia bisa mempunyai komitmen politik dan agenda perkotaan yang jelas dalam hal hubungan kota desa, penyelenggaraan manajemen perkotaan di masyarakat demokratis, perencanaan kepulauan di khatulistiwa, dan strategi produktivitas urbanisasi bagi generasi muda.

Inilah saatnya kita melakukan pemikiran ulang bagaimana kita mengelola isu perkotaan dan pedesaan di Indonesia.