Agenda Baru Perkotaan Indonesia?

Kompas.com - 11/05/2016, 07:50 WIB
Deretan rumah berdiri di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Kali Krukut di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Minggu (24/4). Penataan sungai di Jakarta terus dilakukan oleh pemerintah. KOMPAS/HENDRA A SETYAWANDeretan rumah berdiri di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Kali Krukut di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Minggu (24/4). Penataan sungai di Jakarta terus dilakukan oleh pemerintah.
EditorWisnubrata

Sebelum Quito, persiapan yang paling penting adalah Preparatory Committee Meeting atau Prepcom yang akan diselenggarakan di Surabaya pertengahan Juli mendatang.

Ini merupakan kesempatan luar biasa bagi Indonesia untuk memasukkan agenda-agenda penting dan bagaimana Indonesia dapat urun rembug didalam memikirkan agenda dunia.

Sebuah  kesempatan emas bagi Indonesia yang diharapkan berperan strategis, baik dalam agenda politik Indonesia di arena global, PBB, maupun berkaitan dengan geopolitik Indonesia sebagai negara besar yang berpotensi menjadi ekonomi kelima terbesar di dunia dalam 20 tahun ke depan.

Pemerintah Segera Bergerak!

Sampai hari ini, agenda dan visi tentang perkotaan Indonesia sangat tidak jelas. Ketidak jelasan dan tumpang tindih nya urusan perkotaan dan pedesaan dalam pemerintah terekam dari kualitas dan hasil Country Report Indonesia untuk Habitat III yang sejatinya adalah dokumen resmi pemerintah Indonesia.

Laporan yang dilansir awal tahun ini  mencakup Agenda Baru Perkotaan kita masih sangat normatif dan tidak memiliki dimensi visioner.

Data-data yang masih tidak konsisten dengan beberapa masukan saat penjaringan masukan dan tidak mencerminkan bagaimana strategi Indonesia mengelola perkotaan, pentingnya linkage atau hubungan desa kota, dan bagaimana isu kota desa menjadi momentum politik pemerintah untuk menciptakan tempat hidup yang aman, nyaman dan berkelanjutan.

Kita masih bertanya-tanya mengenai komitmen pemerintah Indonesia di dalam menyelenggarakan manajemen perkotaan dan pedesaan kita.

Sampai saat ini, belum terlihat langkah-langkah nyata dari pemerintah berkaitan dengan agenda perkotaan, tata ruang maupun desa yang dikaitkan dengan visi 20-30 tahun ke depan.

Ketidakjelasan ini bermuara pada tumpang tindihnya urusan perkotaan di berbagai institusi pemerintah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X