Agenda Baru Perkotaan Indonesia?

Kompas.com - 11/05/2016, 07:50 WIB
Pemandangan kota Jakarta. www.shutterstock.comPemandangan kota Jakarta.
EditorWisnubrata

Kita juga masih belum melihat bagaimana pemerintah secara eksplisit  memasukkan agenda carrying capacity, pengentasan kemiskinan, pengurangan kawasan kumuh, penyediaan air bersih kepada masyarakat, maupun penyediaan perumahan rakyat.

Untuk mencapai pengelolaan ruang yang adil diperlukan keikutsertaan publik serta diperlukan usaha pengendalian pemanfaatan lahan yang seimbang.

Masalah aksesibilitas dan mobilitas akan menjadi isu penting dalam masa urbanisasi ini. Mobilitas masyarakat perlu didukung oleh angkutan masal yang mumpuni.

Segera perlu ada terobosan, dan pemerintah harus peka dan mendengarkan semua kondisi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, mewujudkan keadilan pelayanan dasar, serta menciptakan kesejahteraan.

Pemerintahan Jokowi dan kementerian-kementerian yang terkait harus segera memperlihatkan kepemimpinan didalam mengusung isu ini.

Potensi urbanisasi bisa dilihat sebagai peluang tetapi bisa juga  menjadi bencana. Bonus demografi adalah pisau bermata dua, karena tantangan kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya kita.

Maka pelayanan pemerintah yang adil sangat diperlukan. Keadilan harus mencapai masyarakat yang terpinggirkan, masyarakat yang paling rentan, dan masyarakat-masyarakat yang menjadi korban atau terimbas dari pembangunan itu sendiri.

Sebagai negara di khatulistiwa dengan penduduk seperempat milyar dan memiliki 17.000 pulau, Indonesia bisa berkontribusi di dalam kebijakan-kebijakan maupun inovasi di dalam komitmen politik dan pengelolaan perkotaan dan pedesaan di kawasan tropis khatulistiwa.

Dengan pertumbuhan GDP per kapita Indonesia dari 3.500 menuju ke 10.000 US Dollar dalam 20 tahun ke depan, Indonesia akan menjadi model pertumbuhan kelas menengah, sejalan tingkat urbanisasi yang tinggi.

Jangan sampai  kesempatan Indonesia menjadi sia-sia untuk memberikan masukkan yang unik dan khas Indonesia di dalam agenda perubahan dunia.

Bagaimana caranya? Indonesia harus mengambil peran di panggung utama. Sebagai mantan Walikota yang akrab dengan permasalahan dan potensi kota-desa, Presiden Jokowi harus menjadikan isu ini sentral dalam program kebijakan-kebijakan yang mumpuni untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan kota-kota dan wilayah di dunia melalui Urban Agenda yang baru.

Untuk itu, kiranya Presiden bisa melakukan langkah-langkah perbaikan, dan memanfaatkan waktu dua bulan ke depan ini untuk melakukan konsolidasi, mengidentifikasi para pemikir generasi baru dan merubah cara pandang terhadap  isu perkotaan ini sehingga kita bisa menjadi pemain penting di dalam konstelasi agenda dunia ini.

Agenda generasi muda menjadi sangat penting, sehingga diharapkan pemerintah Indonesia bisa mempunyai komitmen politik dan agenda perkotaan yang jelas dalam hal hubungan kota desa, penyelenggaraan manajemen perkotaan di masyarakat demokratis, perencanaan kepulauan di khatulistiwa, dan strategi produktivitas urbanisasi bagi generasi muda.

Inilah saatnya kita melakukan pemikiran ulang bagaimana kita mengelola isu perkotaan dan pedesaan di Indonesia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X