Ahok Dianggap Tidak Bijak Bilang Reklamasi akan Lanjut 6-7 Bulan Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Prediksi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyatakan bahwa penghentian reklamasi Teluk Jakarta hanya dalam enam sampai tujuh bulan dan pasti akan dilanjutkan dinilai tidak bijak dan menimbulkan banyak tanya bagi orang awam.

Baca: Ahok Prediksi Penghentian Sementara Proyek Reklamasi Hanya 6-7 Bulan

"Saya mau komentari itu tidak bijak kalau Pak Ahok bilang pasti dilanjutkan karena itu mendahului tim joint committee bentukan Menko Kemaritiman. Kan ini timbul pertanyaan kenapa dia bisa yakin sekali? Siapa sih di belakangnya?," ucap Ketua Lembaga Hukum Properti Indonesia, Erwin Kallo, di Jakarta, Selasa (19/4/2016).

Penyataan tersebut dilontarkan Ahok saat menanggapi pertanyaan adanya gugatan dari pengembang terkait penghentian sementara (moratorium) proyek reklamasi ini.

Ia yakin dalam kurun waktu tersebut semua persyaratan dan perizinan terkait reklamasi sudah terpenuhi, dan sesuai dengan undang-undang.

"Si kontraktor akan minta apa? Kalau gugat ya gugat. Hitungan paling lama (bahas regulasi) 6 -7 bulan, kalau 6 bulan gugat enggak lucu juga. Belum selesai gugatan aturan sudah keluar," kata Ahok di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Senin (18/4/2016).

Perihal gugatan tersebut, Erwin melihat belum ada kejelasan pihak mana yang akan digugat, apakah itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atau Ahok secara pribadi.

"Siapa yang bakal digugat? Pemprov DKI Jakarta atau Ahok? Apakah dia takut kalau komitmen-komitemen pribadinya digugat atau takut digugat institusinya?" tanyanya.

Lagipula, Erwin melanjutkan, dalam setiap perjanjian atau kesepakatan ada force majeur yang akan mengatur mengenai tanggung jawab dan biasanya terjadi karena bencana alam.

"Perubahan kebijakan pemerintah juga masuk ke dalam kategori force majeur. Hemat saya, kasus ini tidak akan mendapat gugatan seperti yang dibilang Ahok," tuturnya.