Kompas.com - 15/04/2016, 23:46 WIB
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Susi Pudjiastuti menilai reklamasi bukan merupakan proses yang salah, namun sebelum melakukannya perlu ada beberapa pertimbangan dan pemikiran.

Reklamasi, kata Susi, diperbolehkan dan sah-sah saja. Pasalnya, penimbunan wilayah laut, pantai, atau pesisir dengan tujuan pembangunan tertentu untuk kepentingan pemerintah atau properti semua sah.

"Namun, ini kan mengubah tatanan ekosistem maka dari itu banyak prosedur yang harus dipenuhi dalam proses pelaksanaannya," ucapnya saat konferensi pers di rumah dinasnya, di Jalan Widya Chandra V, Jakarta Selatan, Jumat (15/4/2016).

Berkaitan dengan reklamasi Teluk Jakarta, Susi menganggap kawasan tersebut merupakan kawasan besar dan strategis nasional karena luasnya mencapai 5.100 hektar.

"Untuk itu biasanya reklamasi kawasan strategis nasional ada peraturan presidennya (perpres)," tambah Susi.

Perpres yang dimaksud Susi adalah Perpres nomor 122 tahun 2012 turunan dari Undang Undang (UU) Pesisir tahun 2007 yang mengatur kewenangan izin reklamasi untuk kawasan strategis nasional tertentu adalah dari MKP.

Dari Perpres tersebut lantas turun Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan yang mengatur bahwa izin lokasi reklamasi dengan luas di atas 25 hektar dan izin pelaksanaan reklamasi di atas 500 hektar membutuhkan rekomendasi dari MKP.

Perpres itu merupakan payung hukum bagi dua kementerian yang selama ini erat kaitannya dengan proses reklamasi.

"Perpes ini adalah payung hukum untuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) membuat rekomendasi pelaksanaan amdal dari proses reklamasi. Kedua untuk memayungi KKP untuk memberikan izin pelaksanaan reklamasi," tutur Susi.

Kedua kementerian itu, lanjut Susi memiliki tiga tugas utama. Pertama untuk memastikan reklamasi ini tidak merusak atau membuat degradasi lingkungan sehingga membuat kualitas lingkungan itu menjadi lebih jelek.

Kedua untuk menjadi acuan bagi pelaku proses penyelesaian misalnya stakeholders dan masyarakat yang terganggu, terpindahkan, dan tergusur.

"Terakhir untuk memastikan bahwa kepentingan pemerintah dan publik tetap nomor satu. Itu tugas KLHK dan KPP," pungkas Susi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.