REI dan Apersi Masih Kritisi Aturan Hunian Berimbang

Kompas.com - 07/04/2016, 22:13 WIB
Ilustrasi. www.shutterstock.comIlustrasi.
|
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan hunian berkembang yang diwajibkan pemerintah terhadap para pengembang masih menuai kontroversi. Dua asosiasi perumahan, yaitu Organisasi pengembang hunian seperti Real Estat Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) terus mengkritisi kebijakan tersebut.

REI dan Apersi terus mengkritisi keberadaan Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 2011 dan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 7 Tahun 2013 yang digunakan sebagai acuan untuk menerapkan kebijakan pembangunan hunian berimbang. Menurut UU itu pengembang diwajibkan mewujudkan perumahan dengan konsep hunian berkembang.

Selain diamanatkan dalam perundangan, kewajiban membangun rumah dengan konsep hunian berkembang juga diperkuat dengan Permen Nomor 10 tahun 2012 yang merupakan pembaruan dari Permen Nomor 7 tahun 2013 bahwa konsep hunian berimbang untuk rumah tapak adalah dengan perbandingan 1:2:3.

Artinya, dalam membangun satu rumah mewah, pengembang wajib mengimbanginya dengan dua rumah menengah dan tiga rumah sederhana dalam satu hamparan atau tidak dalam satu hamparan tetapi pada satu wilayah kabupaten/kota.

"Masalahnya adalah dengan istilah satu hamparan ini menyulitkan pengembang dan akan lebih mudah kalau diganti satu provinsi," kata Sekretaris Jenderal Apersi, Harry Endang Kawidjaja, di Jakarta, Kamis (7/4/2016).

UU Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun mengatur bahwa dalam pembangunan rumah susun komersial, pengembang wajib menyediakan rumah susun umum untuk MBR, sekurang-kurangnya 20 persen dari total luasan lantai rumah susun komersial yang dibangun.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perundang-Undangan REI, Ignesjz Kemalawarta, menyebutkan bahwa pembangunan hunian berimbang dalam satu hamparan hampir tidak dimungkinkan. Hal itu mengingat semakin sulitnya pengembang memperoleh lahan yang feasible.

Menanggapi itu, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin mengaku telah memudahkannya. Pemerintah mengizinkan pembangunan hunian berkembang di satu wilayah kota atau kabupaten.

Hal lainnya yang menjadi keberatan REI adalah sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 15 B Permen Nomor 7 tahun 2013. Menurut Igneszj, hal itu bertentangan dengan UU Nomor 1 tahun 2011 dan meminta pasal tersebut untuk dihapuskan.

Kritik lainnya juga disematkan pada pasal 34 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 2011 yang bahwa badan usaha yang melakukan pembangunan perumahan mesti mewujudkan hunian berimbang.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X