Pengembang Ogah Bangun Rumah Rakyat, Konsep Hunian Berimbang Gagal

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketimpangan antara kebutuhan dan rumah terbangun semakin membesar. Salah satu penyebabnya adalah gagalnya pelaksanaan konsep pembangunan hunian berimbang. Situasi bertambah tidak kondusif karena birokrat tidak bergerak dan pengembang emoh membangun rumah rakyat.

Meski sudah ada Undang-Undang Perumahan sejak tiga tahun lalu, sampai menjelang masa akhir jabatan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) saat ini, konsep tersebut mandek alias jalan di tempat.

 

Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz, mengakui hal tersebut dalam acara temu wartawan di jakarta, Selasa (13/5/2014).

"Mengenai papan ini, perhatian pemerintah sangat minim. Terutama dalam mata anggaran. Meskipun pemerintah sudah berbuat sangat banyak dengan menyediakan papan yang mencukupi untuk masyarakat Indonesia. Ternyata ketimpangan makin banyak. Terutama untuk kawasan hunian berimbang. Undang-undang Perumahan sudah ada tiga tahun lalu," ungkap Djan kepada Kompas.com.

Padahal, Djan mengaku sudah menugaskan Surveyor Indonesia untuk menghimpun data pengembang di seluruh Indonesia yang wajib membangun hunian berimbang. Hanya saja, hingga saat ini badan survey tersebut belum juga selesai menghimpun semua datanya. 

 

"Menginventarisasi dan menginvestigasi pengembang; dua tahun dikasih tugas tidak ada hasilnya," keluh Djan.

 

Sementara itu, menurut Deputi Pengembangan Kawasan Kemenpera Agus Sumargiarto, Surveyor Indonesia sebetulnya sudah mengantongi data 40-an pengembang yang wajib membangun hunian berimbang. Ke-40 pengembang ini tengah diverifikasi oleh Kemenpera untuk kemudian ditelusuri apakah para pengembang ini sudah menjalankan siteplan yang diajukan sebelumnya.

 

"Hari ini, (Kemenpera) bikin surat ke Kejaksaan dan bikin surat ke pengembang, minta Kejaksaan tagih kawasan hunian berimbang. Mereka bangun rumah mewah, membangun rumah rakyat tidak mau. Dan, yang dibangun, rumah rakyat memang gratis? Mereka jual, rakyat beli," imbuh Djan.

 

Adapun, sebelumnya Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy mengungkapkan, hunian berimbang sulit dibangun pengembang, khususnya di Jakarta.

 

"Sebenarnya kalau hunian berimbang, sesuai harga yang ditentukan Kemenpera, tidak mungkin dibangun di Jakarta. Untuk (harga) yang baru, Pak Menpera sudah menganjurkan pembangunan rusun, tapi penyesuaian harganya belum diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Kalau harga yang baru, semua perangkat sudah selesai, saya rasa ke depan banyak yang bangun. Kalau yang lama ada yang belum menyelesaikan kewajiban, memang sedang koordinasi. Masih ada sisa sedikit. Yang belum akan direalisasikan," ujarnya.