"Pertumbuhan ekonomi di Jawa sudah tinggi, sudah 7 persen. Kalau tidak difasilitasi infrastruktur, mau ke mana mereka (warga)? Pasti jadi high cost lagi logistiknya," ujar Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China Hanggoro Budi Wiryawan, di Cirebon, Rabu (24/2/2016).
Ia menuturkan, keputusan pemerintah untuk memprioritaskan infrastruktur saat ini cukup tepat karena Indonesia terhitung terlambat dalam pembangunan infrastruktur.
Hanggoro mencontohkan, dibanding Brasil, Indonesia jauh tertinggal. Pada waktu harga minyak tinggi, yakni pada era 1993-1994, Brasil fokus dalam pembangunan infrastruktur, sementara Indonesia tidak melakukannya.
Padahal, infrastruktur sangat memengaruhi biaya logistik. Pengembangan industri tanpa infrastruktur akan meningkatkan ongkos logistik.
Sementara terkait pembiayaan, kata Hanggoro, proyek ini layak dibangun dari swasta dibandingkan menggunakan dana pemerintah. Dana pemerintah pusat, lebih baik dialokasikan untuk infrastruktur di luar Jawa.
"Infrastruktur itu ada promoting sector ada services sector. Di Jawa itu lebih pada services sector. Berbeda dengan di luar Jawa, yang termasuk promoting sector. Pemerintah harus di depan. Tanpa bantuan pemerintah, swasta gak mungkin masuk," jelas Hanggoro.
Nilai investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan jarak 142 kilometer mencapai 5,5 miliar dollar AS. Proyek dibiayai oleh China sebanyak 75 persen dan 25 persen dari badan usaha milik negara (BUMN).