Penertiban Rumah Mewah dan Area Komersial Harus Ditinjau Ulang

Kompas.com - 23/02/2016, 22:18 WIB
Kondisi area ruang terbuka hijau di pinggir Waduk Ria Rio, Jakarta Timur, Rabu (4/2/2015). Area yang dulu sempat menjadi kawasan padat penduduk ini sekarang sudah berubah menjadi area taman kota. KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZESKondisi area ruang terbuka hijau di pinggir Waduk Ria Rio, Jakarta Timur, Rabu (4/2/2015). Area yang dulu sempat menjadi kawasan padat penduduk ini sekarang sudah berubah menjadi area taman kota.
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Kicauan peminat sejarah dan pekerja buku, JJ Rizal dalam akun twitter-nya terkait konsistensi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam mengembalikan ruang terbuka hijau (RTH) dan alih fungsi RTH di DKI Jakarta perlu ditinjau kembali.

JJ Rizal dalam akun twitter-nya @JJRizal, mengunggah kicauan tentang alih fungsi RTH menjadi rumah-rumah mewah, pusat belanja, serta properti komersial.

"kalo digusur dgn alasan nyelametin ruang hijau jakarta, ngapa cuma yg miskin yg digebah, ini yg kaya kuat koq kaga?"

Kicauan JJ Rizal pada Sabtu (20/2/2016) malam, tersebut disertai foto daftar kawasan resapan air dan RTH yang telah beralih fungsi menjadi rumah-rumah mewah, pusat belanja, dan properti komersial lainnya.

"di daftar itu ada jg tuh kawasan rumah pak @basuki_tp sbg ruang hijau yg beralih fungsi, kapan balikin pak?"

Daftar yang dimaksud JJ Rizal adalah properti-properti yang dinilai telah melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta tahun 1985-2005. (Baca: Konsistensi Ahok Mengembalikan RTH Jakarta Dipertanyakan JJ Rizal)

Setidaknya ada lima kawasan yang telah diubah fungsinya, yakni Kelapa Gading sebagai area resapan air, Pantai Indah Kapuk sebagai area hutan lindung, Sunter sebagai area resapan air, Senayan sebagai RTH, dan Tomang sebagai hutan kota.

Alih fungsi kawasan itu pada dasarnya terjadi jauh sebelum kepemimpinan Ahok di DKI Jakarta. Prosesnya sendiri terbilang mudah dan marak terjadi.

"Pada masa lalu itu proses alih fungsi memang dimungkinkan dan ketika pembangunan tidak disesuaikan dengan tata ruang itu ada kompensasi yang dimungkinkan juga," kata Wakil Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), Elkana Catur Hardiansah kepada Kompas.com, Senin (22/2/2016).

Pertanyaan JJ Rizal terkait proses penggusuran juga menjadi perhatian Elkana. Menurutnya, wilayah-wilayah yang disebut JJ Rizal memang tidak cocok dibangun pemukiman tetapi untuk menggusurnya atau menertibkannya tidak sesederhana yang dipikirkan.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X