Basuki Ajak "Senator" Indonesia Bangun Infrastruktur

Kompas.com - 25/01/2016, 19:50 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau pembanguan ruas tol Trans Sumatera. Tampak di foto Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (berbatik biru) turut mendampingi Presiden. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo meninjau pembanguan ruas tol Trans Sumatera. Tampak di foto Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (berbatik biru) turut mendampingi Presiden.
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna mendukung percepatan realisasi program pembangunan tahun ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajak Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk bersama-sama membangun infrastruktur.

Pelibatan para "senator" ini diupayakan sejak proses perencanaan hingga implementasi program percepatan pembangunan.

Menurut Basuki, membangun infrastruktur bukan haya peran dan tanggung jawab eksekutif (pemerintah pusat), melainkan juga seluruh rakyat Indonesia, termasuk DPD RI.

"Saya sepertinya harus mengundang DPD pada saat konsultasi regional (konreg). Selama ini kan yang sering diundang DPR," ujar Basuki saat Rapat Kerja Evaluasi Program 2015 dan Pembahasan Rencana Program Kerja 2016 bersama Komite II DPD RI, di kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Senin (25/1/2016).

Kesepakatan yang dibuat hari ini, lanjut Basuki, mendorong Kementerian PUPR harus mengundang DPD RI agar aspirasi tiap daerah melalui anggota DPD-nya bisa tertampung.

Untuk diketahui, Kementerian PUPR telah melansir program kerja untuk tahun 2016. Beberapa program kerja itu tidak jauh berbeda dengan yang sudah dikerjakan pada 2015 silam.

Targetnya pun tetap sama, yakni membangun infrastruktur untuk ketahanan pangan, ketahanan air, konektivitas, perumahan, dan program kerja yang berkaitan dengan pengaturan, pembinaan, serta pengawasan (turbinwas).

Arimbi Ramadhiani Pengerjaan tol Soreang-Pasir Koja, Bandung. Gambar diambil pada Kamis (10/9/2015).
Tahun ini, Kementerian PUPR memiliki pagu anggaran sebesar Rp 104,8 triliun. Rinciannya, sebanyak 78,05 persen atau Rp 81,24 triliun dari total anggaran digunakan untuk belanja modal.

Sisanya Rp 20,48 triliun atau 19,68 persen untuk belanja barang, dan belanja pegawai sebesar Rp 2,36 triliun atau 2,27 persen.

"Kami akan meneruskan pembangunan yang pada 2015 belum selesai seperti bendungan dan konektivitas," tambah Basuki.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X