Target Pembangunan Infrastruktur Meleset, Ini Alasannya...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kendati Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berhasil merealisasikan percepatan pembangunan selama tahun 2015 kemarin dan menyerap anggaran sebesar 94,4 persen, namun ternyata masih banyak program yang tertunda.

Program tersebut adalah penambahan 8 bendungan dari target 49 bendungan, penambahan jalan baru dan jalan perbatasan dengan total 769 kilometer, pembangunan jalan tol 29 kilometer, dan pembangunan satu juta rumah.

Melesetnya target beberapa program pada 2015 karena Kementerian PUPR harus melanjutkan program yang belum selesai pada 2014.

Tantangan lainnya adalah melaksanakan pembangunan program kerja baru sesuai Nawacita, yakni meminimalisasi disparitas antara kawasan barat dan timur.

"Selain itu, urbanisasi yang tinggi, daya saing nasional yang masih belum kuat, dan pemanfaatan sumber daya yang belum optimal  juga meenjadi penghambat," tambah Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat Rapat Kerja Evaluasi Program 2015 dan Pembahasan Rencana Program Kerja 2016 bersama Komite II DPD RI, di kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Senin (25/1/2016).

Demi mengatasi tantangan itu, Basuki menerapkan beberapa strategi yang sudah dilakukan sejak awal tahun ini. Salah satunya adalah melakukan lelang dini pada beberapa program kerja dan mempercepat tanda tangan kontrak kerja.

Tahun ini, Kementerian PUPR memiliki 10.752 paket kontrak senilai Rp 73,41 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.344 paket sudah dilelang oleh Kementerian PUPR sejak Agustus hingga Desember 2015 lalu.

Kementerian PUPR menargetkan penyerapan anggaran sebesar 6 persen hingga akhir Januari ini. Tentu, target ini terbilang baru mengingat pada Januari 2015 penyerapan anggaran hanya satu persen.

"Tujuan dari pelelangan dini dan percepatan kontrak adalah untuk memperbaiki kualitas anggaran dan memperbaiki waktu konstruksi," ucap Basuki.

Bukan hanya itu, tujuan lainnya dari upaya tersebut, menurut Basuki adalah sebagai strategi menggerakkan ekonomi daerah.

Untuk itu Basuki akan mengaplikasikan himbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lebih memberdayakan kontraktor-kontraktor lokal.

"Ada 597 paket yang ditandatangani dengan nilai di bawah Rp 50 miliar yang harus dikerjakan oleh kontraktor lokal atau jika memang harus dikerjakan kontraktor nasional maka kontraktor lokal harus jadi sub-nya," tambahnya.

Berikut infografis megaproyek infrastruktur yang dibangun pada 2015 dan 2016:

Cassandra E Sasmita & Lilyana Tjoeng/Kompas.com Megaproyek Infrastruktur 2015-2016