Usulkan Hapus Izin Amdal, Ahok Dituding Tak Peduli Lingkungan

Penyedotan air tanah ini mengakibatkan permukaan tanah di wilayah DKI Jakarta akan terus turun. Pada gilirannya, hal ini menyebabkan cakupan wilayah banjir tambah meluas.

Oleh karena itu, tambah Zaenal, Amdal sangat diperlukan sebagai upaya untuk mengelola cadangan air, pengendalian penggunaan lahan, dan pengawasan atas pelanggaran pembangunan.

"Dengan usulan penghapusan izin ini, maka tidak ada lagi kontrol atas berbagai masalah lingkungan," kata Zaenal.

Sebelumnya diberitakan, usulan penghapusan izin Amdal diajukan Ahok kepada Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas, Rabu (20/1/2016).

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Edy Junaedi Harahap membenarkan hal tersebut.

"Gubernur itu kirim surat (pengusulan penghapusan izin amdal) sekitar Agustus atau September. (Surat dari Pemprov DKI) baru dijawab akhir-akhir ini bulan Desember dan ditolak," kata Edi saat dihubungi wartawan, Kamis (21/1/2016).

Pemprov DKI, kata dia, tidak memerlukan izin amdal karena telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Pengaturan Zonasi. (Baca: Ahok Usulkan Penghapusan Izin Amdal)