Usulkan Hapus Izin Amdal, Ahok Dituding Tak Peduli Lingkungan

Kompas.com - 22/01/2016, 18:00 WIB
Banjir menggenangi kawasan permukiman dan perekonomian di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (10/2/2015). Jakarta menghadapi masalah penurunan muka tanah. Kondisi itu diperparah oleh semakin minimnya daerah resapan air yang diganti dengan hunian dan gedung-gedung pencakar langit. KOMPAS.com / FIKRIA HIDAYATBanjir menggenangi kawasan permukiman dan perekonomian di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (10/2/2015). Jakarta menghadapi masalah penurunan muka tanah. Kondisi itu diperparah oleh semakin minimnya daerah resapan air yang diganti dengan hunian dan gedung-gedung pencakar langit.
|
EditorHilda B Alexander
JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menghapus izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) di DKI Jakarta dipandang negatif oleh organisasi pecinta lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

"Usulan itu sangat mengagetkan. Ternyata, Ahok tidak peduli lingkungan," cetus Deputi Internal Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta, Zaenal Muttaqin, kepada Kompas.com, di Jakarta, Jumat (22/1/2016). 

Menurut Zaenal, Amdal diperlukan karena dalam pembangunan fisik apapun, terutama properti yang terjadi secara massif, berpotensi menyedot air tanah. 

Penyedotan air tanah ini mengakibatkan permukaan tanah di wilayah DKI Jakarta akan terus turun. Pada gilirannya, hal ini menyebabkan cakupan wilayah banjir tambah meluas.

Oleh karena itu, tambah Zaenal, Amdal sangat diperlukan sebagai upaya untuk mengelola cadangan air, pengendalian penggunaan lahan, dan pengawasan atas pelanggaran pembangunan.

"Dengan usulan penghapusan izin ini, maka tidak ada lagi kontrol atas berbagai masalah lingkungan," kata Zaenal.

Sebelumnya diberitakan, usulan penghapusan izin Amdal diajukan Ahok kepada Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas, Rabu (20/1/2016).

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Edy Junaedi Harahap membenarkan hal tersebut.

"Gubernur itu kirim surat (pengusulan penghapusan izin amdal) sekitar Agustus atau September. (Surat dari Pemprov DKI) baru dijawab akhir-akhir ini bulan Desember dan ditolak," kata Edi saat dihubungi wartawan, Kamis (21/1/2016).

Pemprov DKI, kata dia, tidak memerlukan izin amdal karena telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Pengaturan Zonasi. (Baca: Ahok Usulkan Penghapusan Izin Amdal)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X