Walhi: Jika Reklamasi Dilakukan, Lima Hal Mengancam Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah mendapatkan izin reklamasi dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) melalui PT Muara Wisesa Samudra akan memulai pembangunan proyek reklamasi Pluit City (Pluit G) akhir tahun 2015.

Namun, rencana APLN itu dikhawatirkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), justru akan merusak lingkungan. Bukan tanpa alasan, menurut Walhi, mereka telah menganalisis dampak-dampak yang akan terjadi akibat proyek reklamasi tersebut.

Karena itu, Deputi Direktur Walhi Jakarta, Zaenal Muttaqin, sangat menyayangkan turunnya izin reklamasi dan Amdal atas proyek tersebut. "Kita belajar dari reklamasi Pantai Indah Kapuk pada tahun 1990-an yang berakibat pada abrasi di sekitar pantai utara (pantura) Jakarta tepatnya di pantai Eretan," ungkap Zaenal kepada Kompas.com, Selasa (28/9/2015).

Zaenal memaparkan, terlepas dari sudah dimulai atau belum, proyek reklamasi akan menjadi ancaman bagi ekosistem Teluk Jakarta. Ancaman tersebut bisa dalam berbagai bentuk yakni sebagai berikut:

1. Saat Singapura melakukan reklamasi, beberapa pulau di sekitar Batam tenggelam. Tak tertutup kemungkinan masalah ini akan terulang bila reklamasi di Teluk Jakarta tetap dilaksanakan.

2. Tata air pada jarak 8 kilometer sampai 10 kilometer dari muara sungai di Jakarta akan rusak, akibat terpengaruh air laut yang naik ke daratan.

3. Untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat di pulau reklamasi, tentu pengembang harus mendapatkan pasokan air bersih. Bila mengandalkan pengolahan air laut, tentu proses tersebut membutuhkan daya listrik sangat besar.

4. PLN induk Muara Karang membutuhkan air laut di Teluk Jakarta untuk mendinginkan turbin. Dengan adanya pulau buatan, pasokan air laut ke turbin akan berkurang sehingga kinerja turbin terganggu.

5. Meski saat ini pihak PT Muara Wisesa Samudra telah menyediakan jalur khusus untuk kapal nelayan agar tetap dapat melaut, namun ketika kelak tanggul dibangun sepanjang Teluk Jakarta maka jalur tersebut tidak efektif.

Sebelumnya, isu tenggelamnya pulau akibat proyek reklamasi sempat ditepis oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama atau karib disapa Ahok. Menurut Ahok, hilangnya empat pulau di sekitar pulau Pari bukan karena pembangunan tanggul A melainkan akibat reklamasi bertahun-tahun sebelumnya, sehingga pulau (dataran rendah) tenggelam saat air pasang.

Namun Zaenal mengungkapkan bahwa saat itu Walhi mendapatkan laporan adanya pengerukan ilegal di sekitar pulau Pari, yang menyebabkan tenggelamnya empat pulau tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.