Menteri Ferry: Bentrok Tidak Perlu Terjadi karena Sudah Ada Sosialisasi

Kompas.com - 20/08/2015, 20:06 WIB

Arimbi Ramadhiani

Penulis

Lihat Foto

Warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, terlibat kerusuhan dengan Satpol PP dan polisi di Jalan Jatinegara Barat, Kamis (20/8/2015). Kerusuhan terjadi karena warga menolak digusur dan dipindahkan untuk normalisasi Kali Ciliwung.(TRIBUN / HERUDIN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Relokasi permukiman Kampung Pulo, Jakarta Timur, menimbulkan bentrok antara pihak berwajib dengan warga yang terjadi pada Kamis (20/8/2015).

Di satu sisi, warga bersikeras untuk bertahan karena mengklaim telah tinggal sejak lama di daerah tersebut dan menginginkan biaya pengganti atau kerugian. Namun, di sisi lain Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama menegaskan, telah menyiapkan tempat baru bagi penduduk yang direlokasi yaitu di Rumah Susun (Rusun) Jatinegara Barat.

Menanggapi persoalan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, seharusnya bentrok tidak perlu terjadi karena sudah ada sosialisasi. Masyarakat juga harus mengikuti prosedur.

"Prosesnya sendiri kan sudah lama, dan sudah ada sosialisasi. Sementara tempat itu harus direlokasi. Kalau dibiarkan, nanti banjir lagi," ujar Ferry kepada Kompas.com, Kamis (20/8/2015).

TRIBUN / HERUDIN Warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, terlibat kerusuhan dengan Satpol PP dan polisi di Jalan Jatinegara Barat, Kamis (20/8/2015). Kerusuhan terjadi karena warga menolak digusur dan dipindahkan untuk normalisasi Kali Ciliwung.

Ferry menilai, massa yang tidak terima untuk pindah hanya melihat dari kenyataan di lapangan saat ini yang memang tidak terlihat tanda-tanda banjir karena sedang musim kemarau. Bukan tidak mungkin saat musim hujan tiba, Sungai Ciliwung bisa meluap lagi dan menimbulkan bencana banjir. Dikhawatirkan, dalam setahun banjir akan terjadi dua kali.

"Sekarang lagi kering begini mereka demo. Nanti kalau banjir, bukan mereka saja yang susah, tapi yang tidak ikut demo juga," sebut Ferry.

Ferry juga memastikan, lahan yang ada memang dimanfaatkan untuk dibangun properti individu. Sehingga, ketika akan dibebaskan, mereka yang telah bermukim lama di daerah tersebut, menolaknya. Namun begitu, penolakan hanya dilakukan oleh sebagian orang, sementara yang lainnya sudah setuju direlokasi.

Hal itu membuktikan bahwa sebelumnya memang sudah ada sosialisasi. Warga pun diberi pilihan ganti rugi berupa uang atau relokasi tempat baru. Tergantung kesepakatan antara warga dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Namun, tambah dia, jika memang akhirnya harus direlokasi, penduduk sebaiknya memaklumi karena mencari lahan di Jakarta sudah sulit. Sementara Pemda bisa membantu biaya kepindahan untuk mengangkut barang-barang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.