JAKARTA, KOMPAS.com - Relokasi permukiman Kampung Pulo, Jakarta Timur, menimbulkan bentrok antara pihak berwajib dengan warga yang terjadi pada Kamis (20/8/2015).
Di satu sisi, warga bersikeras untuk bertahan karena mengklaim telah tinggal sejak lama di daerah tersebut dan menginginkan biaya pengganti atau kerugian. Namun, di sisi lain Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama menegaskan, telah menyiapkan tempat baru bagi penduduk yang direlokasi yaitu di Rumah Susun (Rusun) Jatinegara Barat.
Menanggapi persoalan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, seharusnya bentrok tidak perlu terjadi karena sudah ada sosialisasi. Masyarakat juga harus mengikuti prosedur.
"Prosesnya sendiri kan sudah lama, dan sudah ada sosialisasi. Sementara tempat itu harus direlokasi. Kalau dibiarkan, nanti banjir lagi," ujar Ferry kepada Kompas.com, Kamis (20/8/2015).
"Sekarang lagi kering begini mereka demo. Nanti kalau banjir, bukan mereka saja yang susah, tapi yang tidak ikut demo juga," sebut Ferry.
Ferry juga memastikan, lahan yang ada memang dimanfaatkan untuk dibangun properti individu. Sehingga, ketika akan dibebaskan, mereka yang telah bermukim lama di daerah tersebut, menolaknya. Namun begitu, penolakan hanya dilakukan oleh sebagian orang, sementara yang lainnya sudah setuju direlokasi.
Namun, tambah dia, jika memang akhirnya harus direlokasi, penduduk sebaiknya memaklumi karena mencari lahan di Jakarta sudah sulit. Sementara Pemda bisa membantu biaya kepindahan untuk mengangkut barang-barang.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.