Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur di NTT

JAKARTA, KOMPAS.com - Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian khusus dalam percepatan pembangunan daerah pinggiran.

Untuk memastikan pengembangan ekonomi wilayah ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Kupang pada Sabtu, (25/7/2015) guna melihat kemajuan bendungan Raknamo, di Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang. Sebelumnya, Jokowi telah melakukan prosesi peletakan batu pertama pada 20 Desember 2014.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan kemajuan pembangunan bendungan Raknamo telah mencapai 82,81 persen dari pagu tahun anggaran (TA). Bendungan dibangun dengan skema multi-years selama tiga tahun dengan biaya Rp 710, 6 milliar.

Hingga Juli 2015 ini, realisasi keuangan telah mencapai Rp 111,9 milliar dari alokasi Rp 135,2 milliar sepanjang tahun 2015 ini. Adapun bendungan ini dibangun seluas 147 hektar dengan daya tampung mencapai 14,09 juta meter kubik dan melayani lahan pertanian seluas 1.250 hektar, sebagai sumber pembangkit listrik tenaga mikro 216.676 Kilowatt atau 0,216 Megawatt.

"Langkah-langkah Kementerian PUPR ini mengikuti desain pengembangan wilayah NTT yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019," tambah Basuki dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Minggu (26/7/2015).

Dalam lima tahun ke depan, pemerintah akan mendorong pengembangan kawasan ekonomi strategis, pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan, pengentasan beberapa kabupaten tertinggal, dan kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste, serta penataan ruang yang sesuai potensi ekonomi lokal.

Sesuai desain itu, Kementerian PUPR mempercepat pembangunan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu untuk mewujudkan poros Indonesia bagian Tenggara yang mengkaitkan jaringan antar-pulau dan antar-wilayah di NTT. Selain itu, dikembangkan pula jaringan irigasi dan embung untuk membantu bendungan Raknamo.

Dalam pemerataan pembangunan antar-wilayah di NTT, Kupang dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Nasional dengan sektor perdagangan dan jasa sebagai andalannya. Sedangkan, Labuan Bajo dan sekitarnya sebagai kawasan pariwisata dan kawasan Ende dan sekitarnya dijadikan kawasan agropolitan, serta kawasan transmigrasi dan pariwisata Ende-Kalimutu.

Sementara kawasan perbatasan, Kementerian PUPR fokus membangun kawasan Atambua, kawaan Kefamenanu, kawasan Kalabahi dan kecamatan-kecamatan lokasi prioritas di sepanjang perbatasan. Salah satu regulasi yang menjadi pekerjaan rumah Kementerian PUPR yakni penanganan jalan-jalan non-status di perbatasan dan akses jalan yang melewati hutan lindung.

Sesuai dengan skenario RPJMN 2015-2019, Jokowi berharap agar proyek-proyek ke-PUPR-an dapat berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan di Provinsi NTT dari sasaran 18,4 persen tahun 2015 menjadi 12,9 persen sampai akhir tahun 2019.