Orang Asing Diizinkan Miliki Properti Tak Menguntungkan Negara

"Signifikansinya kecil. Tak ada benefit bagi negara. Jadi menurut saya tidak urgent sama sekali melegalisasi kepemilikan orang asing terhadap properti di Indonesia," ujar Arief kepada Kompas.com, di Jakarta, Rabu (8/7/2015).

Menurut Arief, Negara tidak diuntungkan dengan perubahan dan perluasan status kepemilikan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 1996. Pasalnya, jumlah orang asing atau ekspatriat yang bekerja di Indonesia tidak mengalami pertumbuhan berarti dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu, tidak banyak pengembang yang mau atau berani membangun properti, khususnya apartemen strata, dengan harga jual minimal Rp 5 miliar seperti usulan Real Estat Indonesia (REI) kepada pemerintah untuk dapat dibeli orang asing.

Arief menganalisa, dengan pasokan apartemen strata sebanyak 157.000 unit pada kuartal kedua 2015, hanya 10 persen sampai 13 persen di antaranya masuk dalam kategori upper segment atau yang diizinkan dimiliki oleh warga asing. Sementara pasokan untuk kelas menengah masih mendominasi yakni sebanyak 37,5 persen.

"Bandingkan dengan kelas menengah atas, atau menengah dan menengah bawah yang merupakan penopang sektor properti kita. Intinya pasar properti Indonesia masih didominasi dan didorong oleh kebutuhan domestik yang sangat kuat," imbuh Arief.

Dalam catatan Cushman & Wakefield Indonesia, melemahnya ekonomi yang terjadi sekarang justru membuat orang asing pindah ke apartemen dengan harga sewa lebih murah dan ukuran yang lebih kecil.

Sehingga tingkat hunian apartemen sewa turun 2,7 persen dibandingkan kuartal sebelumnya menjadi hanya 61,46 persen. Demikian halnya dengan apartemen servis yang merosot tingkat huniannya sebesar 9,4 persen menjadi 71,4 persen.

"Tren relokasi ini yang membuat pengembang atau pengelola apartemen mengoreksi harga sewa lebih murah 3,8 persen menjadi 18,6 dollar per meter persegi per bulan," tandas Arief.