Kompas.com - 01/07/2015, 17:00 WIB
Ilustrasi. shutterstockIlustrasi.
|
EditorHilda B Alexander
JAKARTA, KOMPAS.com - Keran kepemilikan warga negara asing atas properti di Indonesia yang akan dibuka pemerintah, menuai kontroversi di kalangan pengembang. Jika Real Estat Indonesia (REI) mendukung wacana ini, lain halnya dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

Ketua Umum Apersi, Eddy Ganefo, justru menentang wacana ini dan mendesak pemerintah mengawasi peraturan yang sudah ada. "Kepemilikan properti oleh orang asing sudah dijelaskan di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1996. Itu sudah bagus. Hanya pengawasan PP tersebut tidak berjalan," ujar Eddy kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Eddy menegaskan, wacana revisi PP dari yang sebelumnya pihak asing hanya bisa memiliki properti dengan status hak pakai ke hak milik rumah mewah, sangat tidak bijaksana. Ia mendengar, beberapa sumber menyebutkan adanya pembelian properti mengatasnamakan istri mereka yang berkewarganegaraan Indonesia.

Kalau hal tersebut terjadi, lanjur Eddy, berarti pengawasan PP masih kurang. Oknum yang bersalah di balik kejadian ini, bisa saja pejabat, pengembang, maupun notaris.

"Kalau ini bisa kita tertibkan dan pihak asing punya properti resmi sesuai PP, pemerintah akan dapat pajak. Dari sisi itu, mentah argumen mereka (pihak yang mendukung kepemilikan properti untuk orang asing)," jelas Eddy.

Eddy pun mempertanyakan niat pengembang yang mendukung properti untuk dimiliki orang asing, Mereka hanya berdalih karena bisnis properti sedang turun. Ketika bisnis sedang bagus pun mereka tidak mau membangun rumah murah.

Jika kebijakan keran kepemilikan properti untuk orang asing dibuka, kata dia, bisa mengakibatkan harga rumah dan tanah naik. Imbasnya, rumah murah akan sulit bangun. "Properti untuk orang asing ini mengancam program sejuta rumah," tegas Eddy.

Di sisi lain, saat properti komersil sedang booming, banyak pengembang yang tidak melaksanakan kewajiban hunian berimbang 1:2:3. Setelah dilaporkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebut Eddy, pengembang ini mengeluh.

Sekarang, saat properti lesu, mereka juga mengeluhkan kepada pemerintah dan meminta asing diperlebar kesempatannya memiliki properti. Eddy menganggap, hal ini tidak benar. Ia pun mengajak para pengembang ini untuk duduk bersama-sama dalam menyiasati bisnis properti yang sedang lesu.

"Kalau komersial sedang lesu, mari 'keroyokan' di rumah murah. Jangan mengincar asing, karena pengembang kecil terancam, masyarakat berpenghasilan rendah juga akan tergerus," tutur Eddy seraya menambahkan pengembang besar yang jumlahnya segelintir, bisa menghancurkan pengembang kecil yang jumlahnya ribuan.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.