Orang Asing Dilegalkan Miliki Properti, Tak Menjamin Pasar Tumbuh Pesat

"Tidak ada jaminan pasar properti kita tumbuh pesat jika orang asing boleh memiliki properti," ujar Arta kepada Kompas.com, usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Selasa (30/6/2015).

Lebih lanjut Arta mengatakan, semua kebijakan pasti menimbulkan dampak negatif dan positifnya. Namun, yang pasti, sektor properti Indonesia masih didorong pasar domestik (domestic driven) yang demikian kuat.

Kalau pun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 1996 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia direvisi, tidak akan signifikan mengubah atau mendorong market tumbuh.

"Kita harus bijak menyikapinya," imbuh Arta.

Direktur PT Ciputra Surya Tbk (CTRS)., Harun Hajadi menambahkan, karena peraturannya belum resmi keluar, maka pihaknya hanya bisa menebak yang ditingkatkan adalah perluasan kepemilikannya.

"Kita hanya bisa menebak. Aturannya saja belum keluar. Bisa jadi, hak pakai untuk orang asing yang sudah punya Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) atau izin tinggal, diperluas," kata Harun.

Namun, lanjut dia, sebelum itu diberlakukan, harus diperjelas status kepemilikannya untuk jenis, harga dan luasan properti yang bisa dimiliki orang asing serta jaminan pemerintah dalam mengatur harga properti tidak naik untuk segmen masyarakat menengah ke bawah.

Hingga saat ini, PT Ciputra Development Tbk sebagai induk dari CTRS dan CTRP hanya memasarkan 10 persen sampai 15 persen dari total produk barunya yang masuk dalam kategori properti yang bisa dimiliki asing, yakni seharga Rp 5 miliar ke atas.

Properti-properti tersebut pun terkonsentrasi di Jakarta dan Bali, yakni Ciputra World Jakarta, dan Ciputra Beach Resort di Tabanan Bali, untuk segmen Rosewood dan The Ritz Carlton Resort.

Jangan terlalu optimistis

Komisaris PT Hanson Land International Tbk., Tanto Kurniawan, tidak bisa untuk tidak sependapat dengan Harun dan Arta. Menurut Tanto, gimmick kepemilikan properti oleh warga negara asing tidak harus disikapi secara optimistis.

Pasalnya, hal ini baru sebatas kemungkinan. Lagipula, kata Tanto, hanya produk kelas atas yang akan diizinkan dimiliki orang asing. Lantas, jika demikian, apa menariknya Indonesia sehingga orang asing mau beli?

"Motif orang Indonesia untuk membeli properti di Australia atau Singapura sangat jelas, untuk investasi dan kepentingan tinggal karena bekerja atau sekolah di sana," ujar Tanto.

Kalau di Indonesia, motif orang asing yang akan membeli dan memiliki properti lebih kepada bisnis atau karena pekerjaan. Nah, masalahnya, bisnis dan pekerjaan sangat bergantung pada situasi ekonomi.

Bila iklim ekonomi kondusif maka potensi untuk properti tumbuh ada. Sebaliknya, jika tidak kondusif, bisa dilihat dari investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI), bisnis properti hanya akan berjalan normal-normal saja, bahkan mungkin terkoreksi.

"Jika FDI besar berarti negara ini menarik bagi investor asing, demikian sebaliknya. Inilah yang menjadi harapan pengusaha properti Indonesia khususnya yang berada di kelas menengah atas agar pemerintah bisa secara konsisten menciptakan situasi ekonomi yang menarik," cetus Tanto.

Singapura menjadi contoh bagaimana fluktuasi investasi properti menjadi hal yang sangat menarik. Negara ini mendukung bisnis properti dengan menciptakan fasilitas dan infrastruktur yang lengkap dan canggih agar investor mau beli properti di sana. Dengan begitu, devisa masuk melalui penjualan properti.

Di Indonesia? Keran kepemilikan warga asing tidak akan serta merta membuat market bergairah. Kontribusinya sangat kecil dan sangat terbatas terhadap pertumbuhan usaha. Yang lebih penting adalah bagaimana rakyat Indonesia sebanyak 250 juta sebagai pangsa pasar yang besar, terpenuhi kebutuhan rumahnya.

"Perusahaan properti dari Singapura, Australia, Jepang, Inggris, Kanada saja melakukan pameran di Indonesia karena menganggap pasar Indonesia besar. Kok kita malah mengharapkan orang asing investasi properti di sini?," tandas Tanto.

Seharusnya, tambah Tanto, pasar Indonesia digarap dulu dengan benar melalui penyediaan infrastruktur dan jaringannya yang baik berbasis konektivitas, bangun rumah-rumah sakit berkualitas, perbaiki mutu pendidikan, serta gaya hidupnya sehingga orang Indonesia tidak perlu membeli properti di luar negeri.