Pembangunan Gedung BPKP di Daerah Gunakan Konstruksi Laba-laba

Demikian dipaparkan Tenaga Ahli Struktur PT Pandu Persada Dede Herdi Hamdan, Rabu (13/5/2015) kemarin. Menurut Dede, secara teknis struktur KSLL sudah teruji saat terjadi gempa besar di Aceh dan Padang.

"Bangunan dengan konstruksi ini tidak mengalami kerusakan dibandingkan dengan bangunan lainnya," kata Dede.

KSLL dirancang untuk menahan beban sampai dengan 900 ton atau setara dengan bangunan delapan lantai. Rencananya, bangunan BPKP di tiga lokasi tersebut dibangun hanya untuk tiga atau empat lantai atau setara dengan beban di bawah 100 ton.

"Secara teknis dengan beban empat lantai itu bangunan BPKP mampu memikul guncangan gempa yang mungkin terjadi di tiga lokasi tersebut. Kunci kekuatannya ada pada beban pada masing-masing kolom yang memang dirancang untuk bangunan berlantai rendah," ujar Dede.

Terkait biaya konstruksi, Dede mengatakan, KSLL masih jauh lebih murah 10 - 30 persen dibandingkan dengan konstruksi bawah lainnya. Adapun untuk konstruksi atas rata-rata biayanya hampir sama untuk bangunan bertingkat di daerah rawan gempa. Biaya konstruksi bisa jauh lebih murah dikarenakan konstruksi hasil karya anak bangsa itu merupakan padat tenaga kerja.

Kalaupun ada mesin, itupun buldozer untuk menggali tanah yang sebenarnya dapat digantikan dengan cangkul. Karena itu, konstruksi ini juga dikenal ramah lingkungan," papar Dede.

Belajar dari Nepal

Baru-baru dunia dikejutkan dengan porak-porandanya Nepal akibat gempa. Untuk itulah, menurut ahli gempa Prof Sarwidi, pemerintah daerah di kawasan rawan gempa di Indonesia harus secara ketat melakukan pengawasan terhadap pembangunan gedung maupun infrastruktur dengan tujuan menghindarkan terjadinya korban.

Memetika pelajaran dari gempa di Nepal, lanjut Sarwidi, pemerintah daerah harus segera memperbarui (update) menyesuaikan dengan perkembangan teknologi sebagai antisipasi meminimalkan kerusakan. Seiring dengan gempa di sejumlah wilayah di Indonesia, menurut dia, kerap menimbulkan retakan-retakan baru.

"Inilah yang harus diperbarui dalam peta gempa di Indonesia," kata Sarwidi.

Dia memperkirakan dua pertiga wilayah di Indonesia berada dalam wilayah gempa dengan kekuatan beragam dibagi-bagi ke dalam enam zona gempa, hal ini karena Indonesia terletak pada titik temu lempeng tektonik besar dunia.

Terkait konstruksi, Sarwidi mengatakan, untuk bangunan-bangunan komersial seperti perkantoran, sekolah, hotel, serta rumah realestat sudah dipastikan harus memenuhi persyaratan sebagai bangunan antigempa, Namun, tidak demikian dengan rumah-rumah di desa-desa yang belum tentu memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Memang, tidak semua pemerintah daerah sanggup melakukan sosialisasi kepada seluruh warganya, karena pasti membutuhkan dana tidak sedikit sehingga hanya Pemda yang memiliki dana berlebih untuk melakukan sosialisasi konstruksi antigempa," katanya.