Kompas.com - 24/04/2015, 10:10 WIB
Ilustrasi www.shutterstock.comIlustrasi
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadaan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sering terkendala beberapa faktor, antara lain kebijakan pemerintah. Untuk mengatasi kendala tersebut pemerintah mengintervensinya dengan mengubah beberapa kebijakan.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin menyebutkan, salah satu regulasi yang akan diubah adalah terkait pembayaran uang muka, dan pembangunan rumah oleh pengembang.

"Masyarakat sering kesulitan untuk membayar uang muka. Banyak masyarakat, termasuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) tidak mampu untuk bayar uang muka," ujar Syarif di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (23/4/2015).

Syarif menjelaskan, sebelumnya, persyaratan untuk PNS dalam mencicil rumah adalah setidaknya minimal 5 tahun status PNS. Saat 5 tahun jadi PNS, sebagian besar sudah mengambil kredit untuk mobil, motor, atau televisi. Akhirnya, tidak memenuhi syarat untuk mengambil kredit rumah. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah membebaskan para PNS supaya tidak lagi harus lima tahun saat mengambil kredit rumah.

Terkait kesulitan uang muka, Syarif melanjutkan, ketidakmampuan ini disebabkan adanya regulasi bahwa masyarakat harus bayar 5 persen dari total harga rumah. Ditambah  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan biaya administrasi lain, setidaknya untuk uang muka, masyarakat dikenai 10 persen.

Artinya, jika harga rumah Rp 100 juta, masyarakat berpenghasilan rendah harus bayar Rp 10 juta.

Mempertimbangkan hal tersebut, pemerintah akan mengubah regulasinya. Masyarakat tidak perlu lagi membayar 5 persen, tetapi cukup hanya 1 persen.

"Kalau ditanya kapan berlaku, Maret itu sudah berlaku. Tapi pencanangannya 29 April nanti, karena banyak yang belum tahu," jelas Syarif.

Kemudahan untuk pengembang

Saat membangun rumah, selaku pengusaha, pengembang tentu menginginkan langsung laku. Syarif mengatakan, saat membangun rumah tapi tidak ada yang beli, investasi jadi mahal. Oleh sebab itu, pemerintah mengusahakan administrasi persetujuan bank untuk kredit masyarakat, bisa dipangkas syarat-syaratnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.