Kompas.com - 04/03/2015, 08:00 WIB
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Provinsi DKI Jakarta Ika Lestari Aji dan Direktur Inner City Management sepakat bekerjasama mengadakan pelatihan pengelolaan rusunami dan rusunawa yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Selasa (2/3/2015). dokumen ICMKepala Dinas Perumahan dan Gedung Provinsi DKI Jakarta Ika Lestari Aji dan Direktur Inner City Management sepakat bekerjasama mengadakan pelatihan pengelolaan rusunami dan rusunawa yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Selasa (2/3/2015).
|
EditorHilda B Alexander
JAKARTA, KOMPAS.com - Gencarnya pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, tidak diimbangi dengan manajemen pengelolaan gedung yang baik. Sehingga ketika telah dioperasikan, banyak masalah teknis maupun non teknis yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) DKI Jakarta sebagai pengelola rusunawa.

Untuk itulah, Dinas Perumahan dan Gedung Povinsi DKI Jakarta menggandeng Inner City Management (ICM) mengadakan pelatihan pengelolaan rumah susun selama tiga hari, mulai 2 Maret hingga 4 maret 2015.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Provinsi DKI Jakarta Ika Lestari Aji mengatakan, Pemprov DKI Jakarta banyak pembangun rusunami dan rusunawa, tetapi dalam building management, masih menghadapi persoalan yang luar biasa.

"Persoalan tersebut antara lain masalah pendanaan pengelolaan atau perawatan gedung, dan masalah klasik yakni keterbatasan dan rendahnya kulitas sumber daya manusia (SDM) yang tersedia,” tutur Ika di sela-sela acara Pelatihan Pengelolaan Rumah Susun Dinas Perumahan Pempov DKI Jakarta, hasil kerjasama Dinas Perumahan dan Gedung Provinsi DKI Jakarta dengan Inner City Management, di Jakarta, Selasa (2/3/2015).

Menurut Ika, mengelola rusunami yang penghuninya adalah masyarakat golongan bawah tidak mudah. Contohnya dalam menerapkan tata terbit. Banyak warga yang sulit diatur dan menentang tata tertib yang telah dibuat.

“Belum lagi penarikan biaya sewa, pembayaran listrik dan air bersih yang sebagian warga sering menunggak. Dan ketika hendak diberi sanksi berupa pemutusan listrik dan air bersih, tidak jarang pengelola harus bersitegang dengan warganya,” ujar Ika.

Karena itulah, lanjut Ika, Dinas Perumahan dan Gedung Provinsi DKI Jakarta menyadari ke depan tantangan dan problem semakin kompleks, sehingga tenaga-tenaga pengelola gedung (staf dan karyawan) UPTD harus lebih ditingkatkan pengetahuan dan wawasannya seputar pengelolaan gedung.

“Termasuk mengikutsertakan SDM pengelola rusunami dan rusunawa belajar pengelolaan dari ICM. Ada sekitar 100 karyawan UPTD Rusun yang mengikuti pelatihan ini selama 3 hari,” kata Ika.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Direktur ICM Bambang Setiobudi menyatakan, tujuan dari pelatihan ini adalah untuk berbagi pengalaman. Selain materi dalam ruangan, pelatihan ini juga memberi praktik dan kunjungan lapangan.

“Aspek pengadaan rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memang sangat penting, tetapi mengelolaan dan perawatannya jauh lebih penting. Meski itu rusunawa, tapi kalau dikelola dengan baik, maka warga yang tinggal akan merasakan kenyamanan dan keamanan seperti layaknya tinggal di apartemen,” terang Bambang.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.