Dampak Larangan "Meeting" di Hotel, Tingkat Hunian Anjlok 17 Persen

Kompas.com - 27/02/2015, 11:00 WIB
Ilustrasi kamar hotel Dok. Arnava Bogor HotelIlustrasi kamar hotel
|
EditorHilda B Alexander
JAKARTA, KOMPAS.com - Dampak pelarangan pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengadakan pertemuan atau rapat-rapat yang dilakukan instansi pemerintah di hotel, menyebabkan tingkat penghunian kamar (TKP) anjlok 11 persen hingga 17 persen.

Penurunan TPK ini terjadi terutama di kota-kota di Provinsi Lampung, Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

Menurut data HVS, periset hotel dan pariwisata global berbasis di Amerika Serikat, TPK di kota Bogor, Makassar, Bandar Lampung, dan Pontianak pada 2014 turun sebesar 11 persen hingga 17 persen lebih rendah ketimbang tahun 2013.

"Meskipun pelarangan rapat di hotel dapat menghemat pengeluaran negara, namun secara langsung berdampak signifikan terhadap bisnis perhotelan dan pariwisata," tulis HVS.

Padahal, lanjut HVS, government spending (pengeluaran pemerintah) di sektor perhotelan, selama ini telah berkontribusi sebanyak 60 persen hingga 70 persen di kota Bogor, Makassar, Pontianak, dan Bandar Lampung.

Sebagaimana diketahui, pelarangan "meeting" di hotel berlaku sejak Oktober 2014 dengan latar belakang mengurangi defisit  anggaran negara. Pemberlakuan pelarangan ini, diperkirakan akan menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 24 triliun atau 1,9 miliar dollar AS pada tahun 2015.




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X