Khusus Rumah Subsidi, Pemerintah Sebetulnya Bisa Andalkan Perumnas

Zulfi mengatakan, penyertaan modal negara (PMN) yang dialokasikan untuk Perumnas dapat digunakan sebagai modal awal penyediaan lahan. Menurutnya, PMN merupakan langkah awal yang baik untuk mengatasi persoalan perumahan di Indonesia.

"PMN itu nantinya bukan untuk cashflow, tapi dijadikan sebagai modal awal membeli tanah dan harus dicari dilokasi yang memiliki kebutuhan perumahan tinggi. Ini modal awal yang bagus," ujarnya di Jakarta, Rabu (11/2/2015) kemarin.

Dalam membangun perumahan, Zulfi mengatakan, tanah dan infrastruktur merupakan komponen vital. Hal itu mengingat harga lahan juga turut menentukan harga jual rumah.

"Sehingga dalam hal penyediaan lahan murah, pemerintah juga perlu mengembangkan land bank yang bisa diperoleh baik melalui skema akuisisi, lahan pemerintah yang dialihkan, atau melalui sinergi antarsesama BUMN lainnya. Land banking mutlak diperlukan Perumnas untuk program rumah rakyat," kata Zulfi.

Sementara itu, Direktur Indonesia Property Watch Ali Trenghada mengatakan, bahwa masalah perumahan merupakan isu kompleks di Indonesia. Pengucuran PMN untuk Perumnas merupakan hal positif bagi pembangunan rumah rakyat.

"Tapi, Perumnas sebaiknya tidak di bawah Kementerian BUMN. Ini agar mereka dapat fokus ke pembangunan perumahan MBR. Karena, kalau sebagai BUMN, Perumnas bakal dituntut untuk mencari profit. Beda sekali dengan Perumnas sebelum zaman reformasi," ujarnya.

Ali mengatakan, Perumnas harus segera kembali ke tujuan semula, yaitu berada di bawah Kementerian PU-PERA atau menjadi badan otonom. Dia juga mengkritisi target satu juta rumah pemerintah karena untuk merealisasikan program tersebut dibutuhkan biaya hingga Rp 50 triliun pertahun agar dapat tercapai.

Siap "loss" profit

Direktur Eksekutif Youth Forum for Sustainable Development (YFSD) Ramadhan Isa mengatakan, Perumnas punya pengalaman dalam menyediakan perumahan MBR. Hanya saja, butuh dukungan pendanaan dari pemerintah.

Dia mengaku sepakat dengan Ali Tranghanda soal status Perum Perumnas yang masih BUMN. Hanya, untuk kembali ke khittah-nya, payung hukum harus disiapkan.

"Membangun perumahan khusus MBR itu harus siap loss profit. Di satu sisi, sebagai BUMN, Perumnas dituntut mencetak margin. Harusnya mereka bisa mengemban tugas pemerintah, karena saat tidak mendapatkan suntikan dana APBN saja mereka mampu survive," ujar Isa.

Seperti diketahui, tahun ini Perumnas menargetkan pembangunan 33.685 unit rumah. Target tersebut dibuat dengan mempertimbangkan suntikan modal negara sebesar Rp 2 triliun. 

Rencananya, Rp 1,5 triliun akan digunakan untuk konstruksi 33.685 unit hunian, dan Rp 500 miliar sisanya untuk pengadaan lahan 366,3 hektare. Dari 33.685 hunian akan dibangun tahun ini, sebanyak 19.699 merupakan hunian vertikal dan 13.986 adalah rumah tapak. Perseroan menargetkan, mulai 2017 pembangunan rumah bakal mencapai 100.000 unit per tahun.