"Komersialisasi Kawasan Gelora Bung Karno Tak Akan Menggerus RTH"

Kompas.com - 21/01/2015, 15:59 WIB
Proyek properti komersial Gateway Park menempati area di Jl Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat. Gateway Park merupakan proyek yang dikembangkan Da Internasionale bekerjasama dengan PPK GBK. Gambar diambil pada Rabu (21/1/2015). Dimas Jarot Bayu/Kompas.comProyek properti komersial Gateway Park menempati area di Jl Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat. Gateway Park merupakan proyek yang dikembangkan Da Internasionale bekerjasama dengan PPK GBK. Gambar diambil pada Rabu (21/1/2015).
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Pesatnya pembangunan properti komersial di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat, dalam sepuluh tahun terakhir, mendapat sorotan tajam berbagai pihak.

Kawasan GBK Senayan terkini dianggap telah beralih fungsi menjadi "pusat komersial", menyimpang dari peran dan fungsi awalnya sebagai fasilitas olahraga sekaligus kawasan resapan air dan paru-paru kota atau ruang terbuka hijau (RTH) untuk publik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain fungsi olahraga dan RTH, saat ini terdapat tambahan fungsi komersial, termasuk fungsi rekreasi, perkantoran, perdagangan (pusat belanja), jasa (perhotelan dan ruang konvensi), hunian (apartemen), pemerintahan serta pendidikan.

Dalam pengamatan Kompas.com, pada Rabu (21/1/2015), fungsi komersial terbaru yang sedang dalam tahap konstruksi adalah Gateway Park. Lokasi Gateway Park ini berada di Jalan Pintu 1 Senayan, tepat berseberangan dengan Hotel Atlet Century.

Padahal, kawasan GBK Senayan, sudah ditetapkan sebagai “peninggalan nasional” (national heritage) yang perlu dipertahankan keberadaan dan fungsinya sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 94 Tahun 2004.

Fungsi kawasan GBK seluas 284,2 hektar tersebut sesuai dengan konsep awal pembangunannya pada tahun 1959 yaitu sebagai kawasan olahraga skala internasional. Didukung oleh pemanfaatan ruang yang didominasi RTH.

Urbanis dan pegiat arsitektur Indonesia, Bambang Eryudhawan, mensinyalir ada kesan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersikap mendua terhadap aset tanah yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

"Kita tahulah, komersialisasi lahan pemerintah pusat menguntungkan kedua belah pihak, pusat dan daerah, walau belum tentu menguntungkan kota dan atau penduduknya," ujar Bambang.

Komersialisasi aset lahan, tegas dia, memang tidak salah, kecuali belum tampak niat untuk menahan diri dari godaan investasi properti dengan mengorbankan RTH GBK.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) Senayan, Novel Hasan, memastikan, properti komersial yang sedang dikembangkan di kawasan GBK Senayan, tidak akan menggerus fungsi dan peran RTH-nya sebagai paru-paru kota.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.