Pengamat: Pemerintah Tidak Jeli, Ini Zamannya Masyarakat Hipermodern!

Kompas.com - 15/01/2015, 13:02 WIB
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Angka kebutuhan rumah (backlog) tinggi, kawasan kumuh menjalar, harga tanah semakin mahal, si kaya semakin kaya karena investasi pada rumah, sementara si miskin semakin miskin lantaran tak mampu beli rumah. Itulah kondisi terkini di ranah perumahan nasional.

Sejak 1978, yaitu saat bidang perumahan di bawah Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat, hingga sekarang persoalan perumahan bukan berkurang, melainkan terus bertambah. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna mengatakan hal tersebut disebabkan karena pemerintah kurang memahami perubahan kultur masyarakat.

"Masyarakat itu berubah, pemerintah tidak memahami ini. Masyarakat sekarang hipermodern," ujar Yayat di Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2015).

Yayat menjelaskan, masyarakat hipermodern adalah masyarakat yang memandang segalanya serba cepat dan instan. Setiap hari, masyarakat hipermodern sangat perhitungan.

"Hari ini saya keluar modal, hari ini juga harus untung," kata Yayat.

Pola pikir masyarakat seperti ini mempengaruhi setiap keputusan mereka dalam membeli rumah. Yayat menambahkan, bahwa pengembang berhasil melihat celah tersebut dengan menggunakan strategi pemasaran.

"Waktu berjualan misalnya, pengembang pakai perempuan yang cantik-cantik (sales promotion girl)," tutur Yayat.

Sayangnya, lanjut dia, tidak seperti pengembang, pemerintah kurang jeli melihat perubahan masyarakat tersebut. Untuk menarik minat masyarakat membeli rumah atau meninggalkan kawasan kumuh, pemerintah hanya bisa menggelar seminar-seminar atau pelatihan.

"Bandingkan pengembang dengan Perumnas. Model promosinya saja berbeda. Pengembang lebih gencar. Selebarannya bagus-bagus," jelas Yayat.

Dia juga mengatakan, masyarakat lebih bangga membeli rumah dari pengembang karena dianggap lebih prestise. Padahal, pengembang lebih sering hanya menampilkan maket dan membagikan pamflet. Bahkan, masyarakat mudah tergiur dengan "bayangan" rumah yang belum ada.

Yayat mengatakan, pemerintah harus belajar gaya promosi dari pengembang. Jika ingin perumahan rakyat, misalnya dalam bentuk rumah susun, diminati masyarakat, pemerintah harus memasarkannya dengan baik. Pemerintah tidak bisa menggunakan cara paksaan dengan menggusur rumah-rumah kumuh atau ilegal.

"Tuntutan masyarakat pada pemerintah macam-macam. Pengambil kebijakan jadi berubah-ubah dan tidak berani ambil risiko. Sementara itu, orang hipermodern tidak percaya janji," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.