KPR FLPP Masih Berlaku di Luar Kota Metropolitan

Menteri PU dan Pera Basuki Hadimuljono akan menyesuaikan kembali kebijakan rumah tapak melalui draf perubahan peraturan menteri.

"Kan pengertian meregulasi itu menghapus pasal 12 dan 14. Tapi, kalau hanya menghapus saja, lalu ke depannya bagaimana. Saya tidak mau loss begitu saja," ujar Basuki kepada Kompas.com saat pertemuan dengan media di Wikasatrian, Ciawi, Bogor, Kamis (27/11/2014).

Ketentuan skema FLPP tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 3/2014 tentang FLPP dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera. Sementara itu, pasal 12 dan 14 mengenai penghentian penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP untuk jenis rumah tapak.

Basuki menuturkan, penyesuaian regulasi tidak hanya dengan menghapus kedua pasal tersebut saja. Pasalnya, hal tersebut tidak akan membantu masyarakat dalam mendapatkan hunian murah. Dia mengatakan, perlu adanya regulasi khusus selain menghapus pasal 12 dan 14 terkait FLPP.

"Rumah tapak tetap akan diberi, tapi untuk regional atau daerah tertentu saja. Kalau di Jakarta atau di kota metropolitan sudah harus vertikal," kata Basuki.

Dia menambahkan, untuk kriteria kota metropolitan sendiri akan bergantung dari seberapa padat daerah tersebut. Basuki mengaku masih akan mematangkan kota-kota mana yang dilarang menggunakan ketentuan FLPP.

"Kalau tadi di meja (kantor) saya sudah ada daerah-daerahnya (metropolitan), mungkin sekarang sudah saya tanda tangan. Saya masih tunggu deputi-deputi dulu," ujar Basuki.