Seusai acara Halal Bi Halal Realestat Indonesia (REI), Jumat (16/8/2014), Yusuf mengungkapkan bahwa FLPP dan kinerja Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) pada umumnya bisa diperbaiki.
"FLPP itu bagus karena dananya berputar. Tetapi, yang saya sayangkan, dananya itu awalnya memakai dana subsidi. Dulu waktu saya meninggalkan posisi sebagai Menteri tahun 2009, itu subsidi untuk perumahan ada Rp 3,1 triliun. Tapi, kemudian, berganti menteri, banyak digunakan untuk FLPP," ujar Yusuf.
Menurut dia, dana subsidi yang tersedia seharusnya habis diberikan untuk rakyat. Di sisi lain, dana yang bergulir sebaiknya berasal dari sumber lain. Misalnya, dari Secondary Mortgage Facility (SMF) atau mencari solusi bersama Menteri Keuangan.
Dia juga mengungkapkan, pemerintah perlu menggerakkan program perumahan swadaya. Selain FLPP, perumahan swadaya dianggap cocok untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Hanya saja, program ini perlu memiliki pendataan yang lengkap. Jika pemerintah daerah sudah punya data dan ditunjang dengan subsidi yang memungkinkan, rumah bagi MBR akan lebih terjangkau.
"Menurut saya, pemerintah perlu lebih menggerakkan perumahan swadaya. Ini jumlahnya paling besar, tetapi sangat perlu koordinasi dengan pemerintah daerah. Kalau daerah tidak proaktif, tanpa pendataan dan sebagainya, bisa kacau. Orang bisa menuduh, kok yang mendapatkan orang yang sudah punya rumah, misalnya," ujar Yusuf.
Menutup komentarnya, Yusuf mengungkapkan, "Tapi, itu penglihatan dari luar. Kita tidak tahu keadaan dari dalam".
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.