Nih... "Bekal" untuk Presiden Baru!

"Begitu nanti presiden terpilih, sebelum dilantik, kami akan menghadap untuk menyampaikan bahwa pertama, kami ingin Menteri Perumahan Rakyat adalah orang profesional. Artinya, menterinya ini boleh saja orang partai, tapi menguasai betul bidang perumahan," ujar Anton di sela-sela buka puasa DPP APERSI dan DPD APERSI DKI Jakarta bersama anak yatim di TMII, Selasa (15/7/2014).

Selain itu, Anton mengatakan, pihaknya menginginkan agar bentuk kebijakan perumahan tidak lagi Peraturan Menteri (Permen), namun langsung Keputusan Presiden (Kepres). Menurut dia, hal itu bisa mengontrol peraturan yang berhubungan langsung dengan perumahan rakyat. Masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak lagi dipersulit dengan peraturan yang simpang siur.

"Kedua, kita juga menginginkan bahwa kebijakan perumahan ini seharusnya berbentuk Kepres,  jangan Permen. Lagipula, Permen itu harusnya dikontrol lewat Setneg, tidak sembarangan semuanya mengeluarkan Permen seperti ini," imbuhnya.

Menurut pengamatan Anton, kedua calon sama-sama memberikan perhatian bagi perumahan rakyat, khususnya dalam bentuk pembangunan rusun. Dia hanya berpesan, lokasi pembangunan rusun dan penyediaan anggarannya harus jelas.

"Saya lihat dari visi-misi mereka semua, mereka tetap akan membangun rusun. Tapi, belum jelas mereka akan membangun di mana. Kedua, anggaran yang disediakan seperti apa. Kalau anggaran yang disediakan seperti sekarang, backlog tidak akan selesai," pungkasnya.